Sulteng Hari Ini

VIDEO: Pertamina Ungkap Pompa Bensin Mini Ilegal, Abdul Kadir Karding Sentil Penegak Hukum

Terdapat 16 SPBU dikendalikan Pertamina Patra Niaga di Kota Palu dan 50 unit lebih SPBU di Sulawesi Tengah.

Penulis: Haqir Muhakir | Editor: mahyuddin

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sales Area Manager Sulteng-Sulbar Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan menyebut pihaknya mendeteksi adanya masalah dalam pendistribusian BBM Subsidi ke konsumen.

"Hanya saja kewenangan Pertamina bukan ke arah penindakan. Kami sudah sering menerbitkan surat peringatan hingga penghentian pasokan sementara kepada SPBU yang terbukti melakukan kesalahan, misalnya melebihi volume yang telah ditentukan," jelas Fakhri Rizal Hasibuan saat menjadi bintang tamu Tribun Mo Tesa-tesa di Studio TribunPalu.com, Senin (28/11/2022).

Fakhri Rizal Hasibuan hadir di Studio TribunPalu.com bersama Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding dan anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas.

"Kalau kami hanya memberi sanksi adminstratif saja," tuturnya.

Diketahui, terdapat 16 SPBU dikendalikan Pertamina Patra Niaga di Kota Palu dan 50 unit lebih SPBU di Sulawesi Tengah.

Abdul Kadir Karding menyebut segala bentuk aktivitas yang mengganggu penyaluran BBM Subsidi kepada masyarakat bisa diindikasikan sebagai pidana.

"Coba bayangkan satu mobil antre jam 19.00 Wita dan dapat bahan bakar jam 10.00 Wita. Nilai ekonomi mereka mengantre itu berapa yang hilang. Solusinya adalah selain penegakan hukum, kita dorong digitalisasi di setiap SPBU, termasuk mengevaluasi resolusi CCTV tiap SPBU," jelas Legislator PKB dari Dapil Jawa Tengah tersebut.

Pertamini Ilegal

Pertamina tidak mengenal pengecer, termasuk Pertamini alias Pompa Bensin Mini.

"Kami tidak mengenal pengecer. Aturan Undan-undang tentang migas dan Perpres 191 sudah mengatur itu. Bahan bakar minyak tidak bisa diperjualbelikan kembali. Jadi itu ilegal," ujar Fakhri Rizal Hasibuan.

Diketahui, kehadiran Pompa Bensin Mini menjamur di Kota Palu dan kabupaten lain di Sulawesi Tengah beberapa tahun terakhir.

Bahkan, kehadiran Pertamini itu menjadi solusi pengendara lain untuk mendapatkan bahan bakar lebih cepat, tanpa antre di SPBU.

Menanggapi persoalan itu, Abdul Kadir Karding menilai, Pertamina mesti berani membuat regulasi untuk menghadirkan bahan bakar subsidi di pertashop agar keterjangkauan masyarakat juga mudah.

"Cuman ini hanya usul, karena itu ada aturannya di internal Pertamina," tutur Abdul Kadir Karding.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved