Morowali Hari Ini

Serikat Buruh PT IMIP Tolak UMK Morowali 2023, Serukan Aksi Mogok Kerja

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh dan PT IMIP membahas kenaikan upah Rp 75 ribu per bulan atau sekitar 2 persen.

Editor: mahyuddin
TRIBUNPALU.COM/UNDINK
Pekerja PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Serikat Buruh PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, belum belum menerima ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023.

Serikat Butuh PT IMIP menilai, UMP Morowali 2023 belum memenuhi kelayakan.

Diketahui, UMK Morowali tahun ini mencapai Rp 3.221.117 atau urutan kedua tertinggi dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.

Bahkan protes itu disampaikan ke Bupati Morowali Taslim bersama perwakilan PT IMIP beberapa waktu lalu.

Hadir dalam pertemuan itu perwakilan serikat buruh dari SPN, FSPMI, FPE, SBSI, SPIM dan SP SMIP.

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh dan PT IMIP membahas kenaikan upah Rp 75 ribu per bulan atau sekitar 2 persen.

Angka itu menuai protes dari SPN dan FSPMI.

Baca juga: Daftar UMK 2023 di Sulteng: 4 Kabupaten Ikut UMP, Morowali dan Morut Paling Tinggi

Sedangkan empat serikat buruh lainnya yaitu FPE, SPIM, SMIP, dan SBSI menerima keputusan tersebut.

Pimpinan PT IMIP Achamanto Mundato dalam pertemuan itu menyebut perekonomian perusahaan masih belum pulih Pascacovid-19.

Belum lagi dampak dari kenaikan BBM sehingga menyebabkan harga material seperti batu bara melonjak naik.

Wakil Ketua DPC SPN Kabupaten Morowali Muslim Muliadi menilai angka UMK 2023 disodorkan PT IMIP terlalu minim.

"Jika dirasionalisasikan hanya berkisar Rp 2.500 per hari. Sangat jauh berbanding terbalik dengan kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh para karyawan setiap hari maupun per bulannya karena dengan kenaikan BBM secara otomatis naik pula bahan pokok lainnya, termasuk sewa akomodasi," jelas Muslim dikutip dari akun Facebook LSKPM Lingkar Tambang Site Morowali, Selasa (10/1/2023).

Menurutnya, alasan perekonomian belum pulih pascacovid tidak logis karena produksi dan penerimaan keryawan terus terbuka sepanjang pandemi.

“SPN dan FSPMI akan berkoordinasi untuk kembali melakukan upaya agar upah murah di dalam kawasan PT IMIP tidak diberlakukan. Dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat koordinasi bersama semua PSP, juga rekan-rekan FSPMI untuk mengambil sikap dan tindakan selanjutnya.”

Halaman
123
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved