Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Soal Utang 50 Miliar, Ternyata Bukan dari Sandiaga

TRIBUNPALU.COM - Calon presiden Partai Nasdem akhirnya buka suara soal perjanjian utang Rp 50 miliar.

Disebutkan, Anies Baswedan memiliki perjajian utang kepada pasangannya di Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno.

Kini, isu tersebut ramai diperbincangkan.

Bahkan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyerang Anies Baswedan.

Baca juga: Nasdem Akui Ada Wacana Duetkan Anies-Ganjar di Pilpres 2024, Namun Kini Tak Jadi Pilihan, Ada Apa?

Utang Rp 50 miliar Anies kepada Sandiaga Uno itu awalnya diungkap politikus Partai Golkar, Erwin Aksa saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Sabtu (4/2/2023).

Terkait kabar utang Rp 50 miliar itu, Anies Baswedan memberikan jawaban.

Anies mengatakan saat dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno pada 2017, ada banyak sumbangan yang masuk.

Sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahuinya, ada pula yang tidak ia ketahui.

Dari sekian sumbangan itu, ada yang berupa sumbangan langsung dimana pemberi sumbangan atau dukungan itu meminta dicatat sebagai utang.

"Ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, yang pemberi dukungan ini minta dicatat sebagai hutang. Jadi, dukungan (kampanye) yang minta dicatat sebagai utang," kata Anies dalam tayangan di channel Youtube Merry Riana, Jumat (10/2/2023).

Anies Baswedan memberikan klarifikasi soal utang Rp 50 miliar

Atas dukungan atau sumbangan itu, apabila Anies gagal memenangi Pilkada DKI maka akan dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan.

Dikatakan Anies, dalam pemberian dukungan itu, Sandiaga Uno bertindak sebagai penjamin, bukan sebagai pemberi pinjaman.

Adapun uang sebesar Rp 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga.

Namun, Anies tidak mengungkap siapa pihak ketiga yang ia maksud.

"Nah itu kan dukungan tu, nah siapa penjaminnya, nah penjaminnya pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari pak Sandi. itu ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan (untuk dicatat sebagai utang," kata Anies.

Anies mengakui, perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan ia yang menandatangani surat perjanjian itu.

Namun, dengan dirinya telah memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2017, utang Rp 50 miliar itu dinyatakan lunas dan tidak perlu dibayar sesuai yang tercantum dalam perjanjian.

"Apabila kami menang pilkada maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan selesai, bentuk dukungan. Jadi, itulah yang terjadi. Begitu pilkada selesai, menang, selesai," ujar Anies.

Bakal capres dari Partai NasDem ini justru heran dengan pihak yang mengungkapnya saat ini.

Anies juga menyatakan siap memperlihatkan dokumen perjanjian itu apabila memang diperlukan.

"Ada dokumennya, kalau suatu saat perlu dilihat ya boleh saja karena tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi tidak ada sebuah utang yang hari ini harus dilunasi karena Pilkadanya selesai. Menjadi aneh kalau sekarang dibicarakan," terang Anies.

Sebelumnya, soal utang Rp 50 miliar Anies ini diungkap Erwin Aksa.

Erwin menyebut, saat putaran pertama Pilkada DKI 2017, Sandiaga sempat meminjamkan uang Rp 50 miliar kepada Anies untuk logistik pemenangan.

"Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," kata Erwin.

Adapun jumlah pinjaman dari Sandiaga kepada Anies itu menurut Erwin sekitar Rp 50 miliar.

"Nilainya berapa yah, Rp 50 miliar barangkali," ucapnya.

Utang Rp 50 miliar tersebut, kata Erwin, belum lunas dibayar oleh Anies kepada Sandiaga.

Ia juga menuturkan bahwa draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno.

Selain itu, kata Erwin, perjanjian itu dibuat atas kemauan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Saya kira belum (lunas) barangkali yah. Pak JK sendiri yang menasehati kita kok," imbuh Erwin.

Demokrat Minta Sandiaga Uno Buka Terang Benderang

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Sandiaga Uno membuktikan Anies Baswedan punya utang Rp50 miliar, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, pembuktian fakta itu diharuskan, agar kabar tersebut tidak menjadi isu liar dan terang benderang.

"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya."

"Minta beliau buka saja agar terang benderang," ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (6/2/2023).

Kamhar menuturkan, pembuktian Anies Baswedan memiliki utang piutang dengan Sandiaga Uno merupakan tugas dari pihak yang menuduh.

"Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh."

"Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika Pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang," tuturnya.

Kamhar memaparkan, isu tersebut tidak jauh beda dengan isu yang menyatakan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Demokrat, kata dia, meminta setiap isu yang diembuskan kepada publik terkait Anies Baswedan, harus bisa dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menuduh.

"Jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Sama seperti soal surat perjanjian di pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi."

"Kenapa Bang Fadli Zon tidak buka saja kepublik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah," ucapnya.

Namun begitu, Kamhar menambahkan isu tersebut tak akan mempengaruhi pencapresan Anies Baswedan dari NasDem, PKS, dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan.

"Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan," bebernya.

Cara Mendelegitimasi Anies Baswedan Secara Etik

Isu terkait utang Anies Baswedan senilai Rp50 miliar masih ramai diperbincangkan publik.

Isu yang beredar, yakni Anies Baswedan utang Rp50 miliar ke Sandiaga Salahuddin Uno (Sandiaga Uno).

Isunya, utang Anies Baswedan puluhan miliar untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu.

Pengamat Politik Bawono Kumoro tanggapi isu Anies Baswedan utang Rp50 miliar ke Sandiaga Uno.

Bawono Kumoro merasa heran dalam dua minggu terakhir sejumlah pihak beramai-ramai membuka rahasia terkait Anies Baswedan.
Seperti Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, soal utang Anies Baswedan ke Sandi dan perjanjian politik di Pilkada DKI lima tahun lalu antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto.

Bawono mengatakan, meskipun tidak mengungkap secara jelas apa isi perjanjian, tapi sejumlah pihak menduga isi perjanjian adalah larangan bagi Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) apabila Prabowo masih maju juga di Pilpres.

"Apakah lontaran dari Erwin Aksa dan Sandiaga Uno ini merupakan bagian dari desain untuk mulai melakukan serangan politik terbuka terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu?"

"Boleh jadi hal itu merupakan bagian dari cara untuk mendelegitimasi Anies Baswedan secara etik di mata publik," beber Bawono kepada Tribunnews.com, Senin (6/2/2023).

"Apalagi selama ini Anies Baswedan juga dikenal sebagai pribadi sangat mengedepankan kesantunan dalam bersikap dan berpolitik," tambah Peneliti Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia itu.

Bawono kemudian memberikan saran untuk Anies Baswedan di tengah pusaran isu yang menerpa dirinya.

Anies Baswedan diminta diam tak menanggapi isu tersebut dan lebih baik melakukan kerja politik dalam rangka mempersiapkan Pilpres 2024 mendatang.

Terlebih Anies Baswedan sudah dipastikan mendapatkan tiket jadi bakal calon presiden setelah mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, Demokrat, dan PKS.

"Anies Baswedan lebih baik diam dan tetap berfokus untuk terus melakukan safari politik mengunjungi daerah-daerah di Indonesia."

"Beban pembuktian isu yang beredar terletak pada pihak-pihak mengungkap hal tersebut," imbuh Bawono.

Bawono dalam kesempatannya juga menguraikan alasan Anies Baswedan mendapatkan serangan politik jelang Pilpres 2024.

Menurutnya, Anies Baswedan merupakan sosok yang potensial dan sangat diperhitungkan oleh para kompetitornya.

"Tentu saja serangan politik massif terhadap seorang kandidat secara tidak langsung memberikan pesan bila kandidat itu merupakan kandidat potensial sangat diperhitungkan oleh kompetitor dia."

"Sebagaimana pernah juga dialami oleh Joko Widodo saat kali pertama mencalonkan diri pada tahun 2014 lalu," tandas Bawono.(*)

(TribunPalu.com/WartaKotalive.com)