Bupati Banggai Paparkan Capaian UKPJB saat Rakor se Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ke-11 se-Sulawesi Tengah tahun 2023, Selasa (23/5/2023).

Mamun Amir mengatakan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah hendaknya selalu memperhatikan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan  gerakan nasional 'Bangga Buatan Indonesia'.

“Dan sesuai arahan Presiden kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar membatasi belanja impor menjadi maksimal 5 persen dari total belanja tahun 2023, serta diikuti dengan pengembangan UKM dan koperasi serta industri dalam negeri dan menggunakan kartu kredit pemerintah,” kata dia.

Baca juga: Rapat Program Kelautan dan Perikanan, 14 Nelayan Banggai Dapat Bantuan Mesin Ketinting

Melalui rakor tersebut, Ma’mun berharap adanya tindak lanjut melalui rencana aksi yang konkret untuk membangun komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ke arah yang lebih baik.

Serta dapat melahirkan solusi dari permasalahan yang ada di sektor unit pengadaan barang/jasa se-Sulteng, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan menjadi acuan untuk lebih baik lagi ke depan,” kata Ma’mun.

Sementara itu, Bupati Amirudin menyampaikan sejumlah capaian dan kinerja UKPBJ Kabupaten Banggai. 

Sampai saat ini, Pemkab Banggai telah mengembangkan katalog lokal dengan jumlah etalase sebanyak 23, jumlah produk yang tayang sebanyak 1.508 produk, dengan 72 penyedia UMKM lokal. 

“Hal ini sejalan dengan instruksi presiden yang menargetkan satu juta produk UMKM dan koperasi yang tayang dalam e-katalog lokal,” ujar Bupati Amirudin.

Hingga Mei 2023, realisasi belanja e-purchasing dan e-katalog lokal Pemkab Banggai mencapai Rp58,2 miliar atau 49,71 persen dari potensi belanja e-purchasing.

Baca juga: Kepala DLH Sigi Sebut Festival Lestari Kembangkan Komoditas, Punya Peluang Investasi dan Bisnis

Komitmen Pemkab Banggai untuk menggunakan produk dalam negeri yang diukur melalui tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pun terbukti dengan terpenuhinya syarat yang ditetapkan pemerintah pusat yakni minimal 40 persen. 

TKDN Pemkab Banggai bahkan mencapai  47,62 persen, atau setara Rp522.837.000 pada tahun 2023.

Bupati Amirudin mengatakan, selain berpredikat sebagai pusat keunggulan center of excellent dari LKPP RI, pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemkab Banggai juga telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan oleh KemenPANRB. 

“Pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banggai menyumbang poin tertinggi yakni 95 persen dari 5 progres indikator pengadaan barang dan jasa pada monitoring centre of prevention (MCP) Korsupgah yang diprogramkan oleh KPK,” kata Bupati Banggai.

Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemkab Banggai juga masuk dalam kategori baik dengan nilai 70,3.