Israel Hadapi Ancaman Kudeta Militer, Netanyahu Berpotensi Digulingkan saat Perang Gaza Berlangsung

TRIBUNPALU.COM - Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, kembali mengungkapkan pandangannya terhadap Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu.

Dengan tegas, Barak menggambarkan Netanyahu sebagai figur yang tidak dapat diandalkan dan fokus pada kepentingan pribadinya.

Dalam sebuah wawancara dengan Radio Ibrani pada Jumat (22/12/2023), Barak memberikan komentarnya mengenai kritik yang dilontarkan Netanyahu terhadap Perjanjian Oslo dan peringatannya terkait pembentukan Negara Palestina.

“Netanyahu mencoba mengintimidasi Israel dengan perjanjian yang ditandatangani 30 tahun lalu dan dia secara pribadi berpartisipasi dalam penerapannya, mencoba meyakinkan mereka kalau dialah satu-satunya pahlawan yang mampu menyelamatkan mereka dari bahaya,” kata Barak dalam laporan tersebut.

Dia menambahkan dengan nada meremehkan kredibilitas Netanyahu sebagai nahkoda yang akan membuat kapal karam.

“Netanyahu memimpin Titanic Israel, dan menenggelamkan kami saat kami berada di dalamnya, dan sekarang dia menuntut untuk meletakkan tangannya di kemudi kapal penggantinya,” tambahnya.

“Kita harus menjatuhkannya, sekarang! Karena dia adalah beban dan bahaya yang mengancam Israel,” tambahnya.

Popularitas Netanyahu di kalangan Yahudi Israel berada pada titik terendah.

"Baik lawan-lawannya maupun sekutu tradisionalnya menyerukan agar dia mengundurkan diri setelah perang saat ini berakhir," tulis laporan Memo mengutip pemberitaan media-media Israel.

Digoyang Isu Kudeta Militer

Kritik Ehud Barak ke Netanyahu itu meramaikan kabar percobaan kudeta militer di pemerintahan Israel.

Isu seputar kudeta militer ini mencuat saat Yair Netanyahu, putra Benjamin Netanyahu, menyukai unggahan media sosial yang menuduh Kepala Staf militer Israel, Herzi Halevi memulai kudeta militer de facto, Rabu (20/12/2023).

Unggahan yang di-like Yair itu mengklaim kalau Herzi Halevi sudah mengetahui sebelumnya soal rencana infiltrasi milisi perlawanan Palestina, Hamas ke Israel dalam operasi Banjir Al-Aqsa, 7 Oktober silam.

"Unggahan itu menuduh Herzi Halevi sudah mengetahui sebelumnya soal rencana infiltrasi Hamas dan tidak memberi tahu perdana menteri," tulis berita Channel 12 melaporkan.

Adapun unggahan di media sosial itu bertuliskan:

“Pada tanggal 7 Oktober kami berada di tengah kudeta militer yang dipimpin oleh Herzi Halevi, yang tidak memberi tahu perdana menteri tentang serangan yang akan terjadi pada pagi hari Simchat Torah,”.

“Kudeta belum berakhir atau selesai. Panglima militer dan menteri pertahanan mencegah menteri keamanan dalam negeri memasuki pangkalan militer. Benar-benar sebuah kudeta,”.

Unggahan itu, yang ditulis oleh pengguna media sosial tidak dikenal, merujuk pada klaim Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir bahwa Halevi dan Yoav Gallant yang telah membatalkan kunjungannya ke pangkalan militer.

Laporan media Israel, Ynet News melansir, petinggi Israel punya dalih atas pembatalan kunjungan ke pangkalan militer IDF tersebut.

"Tentara Israel dan kantor menteri pertahanan mengatakan kunjungan tersebut ditunda karena keterbatasan waktu, dan Ben-Gvir diminta mengatur tanggal lain," tulis laporan Ynet News.(*)

(TribunPalu.com/Tribunnews.com)