Gubernur Sulteng soal Road To Selat Makassar Summit 2024: Diusulnya Dulu, Digarapnya Sekarang

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ide visioner Gubernur Sulteng Rusdi Mastura untuk membentuk forum kerjasama pengelolaan potensi Selat Makassar, muncul pertama kali tahun 2009.

 Ide yang diajukan ke Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) baru terwujud setelah terkubur 15 tahun lamanya.

“Ide ini sebenarnya (muncul) waktu saya masih walikota,” ujar gubernur pada acara Rakor Road to Selat Makassar Summit 2024 di Hotel Santika, Senin (4/3/2024).

Rusdy Mastura memaparkan Sejak dahulu selat makassar adalah jalur perdagangan strategis untuk membawa hasil-hasil pertanian dari pulau Sulawesi yang akan dijual ke pulau Kalimantan.

Baca juga: Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendari Sebut Potensi Selat Makassar Luar Biasa

Sedangkan Kalimantan mengirim balik batubaranya untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik di pulau Sulawesi.

“Kenapa tidak kita kembangkan kerjasama Sulawesi Kalimantan,” dorong Rusdy Mastura.

Dengan pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur maka Gubernur Rusdi lagi-lagi menegaskan pentingnya pembangunan wilayah penyangga IKN yang tidak boleh diabaikan pemerintah pusat.

Karena itu, peraturan presiden tentang pembangunan kawasan penyangga IKN sangat mendesak untuk diwujudkan.

“Jangan hanya IKN tapi wilayah penyangga juga harus dipikirkan karena 5 sampai 10 tahun lagi Kalimantan akan banyak membutuhkan logistik,” tandas Rusdy Mastura.

Ketua Panitia Road to Selat Makassar Summit Farid R. Yotolembah, berharap pemerintah daerah di kawasan Selat Makassar dapat menyepakati forum pemerintahan bersama untuk mengkerjasamakan berbagai potensi Selat Makassar demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

“Bekerjasama itu jauh lebih indah daripada berkompetisi dan seribu kawan itu masih terlalu sedikit daripada memiliki satu lawan,” harap Rusdy Mastura.

Kegiatan ini dihadiri pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Sulteng selaku tuan rumah, lalu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.