BKPRS Sebut Pengelolaan Potensi Selat Makassar Harus Lewat Lembaga Khusus

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Syahrul Cahya

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) menilai potensi Selat Makassar harus dikelola lembaga khusus. 

Hal itu dikarenakan Selat Makassar melibatkan berbagai daerah dan provinsi. 

"Karena ini menyangkut kawasan yang berbeda, maka bagusnya ada dibentuk semacam lembaga tersendiri yang mengelola Selat Makassar ini," kata Direktur Administrasi dan Keuangan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Martinus Manganti, kepada TribunPalu.com di sela Road to Selat Makassar Summit, Selasa (5/3/2024). 

Dengan lembaga itu, lanjutnya, potensi dan peluang kerja sama dapat optimal.

Sementara pembentukan lembaga pengelolaan Selat Makassar perlu melibatkan berbagai unsur terkait. 

Baca juga: Berikut Lima Hasil Diskusi Rakor Pra Road to Selat Makassar Summit 2024 di Kota Palu

Seperti perikanan kelautan, tata ruang laut, pariwisata, hingga unsur lingkungan hidup. 

"Karena kalau tidak, masing-masing daerah akan menonjolkan kontribusi dan kepentingannya," ujar Martinus Manganti.

Sementara, pendapatan nantinya akan dikelola lembaga tersebut. 

Menurutnya, hal itu mungkin saja terwujud dari komunikasi dan koordinasi antarwilayah di kawasan Selat Makassar. 

"Ini memang membutuhkan proses panjang, ada kesepakatan bersama. Baik kesepakatan antar provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan, kemudian kesepakatan antar provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi," jelas Martinus.

Baca juga: Gubernur Sulteng Rusdi Mastura Sebut Road to Selat Makassar Summit 2024 Bukan Kaleng-kaleng

Dia menambahkan, di masing-masing wilayah telah memiliki perwilayahan komoditas unggulan. 

Dari situlah nantinya dibicarakan siapa dan kontribusi apa yang akan diberikan. 

"Nanti kontribusi dari masing-masing untuk menunjang IKN," tutur Martinus.(*)