Sulteg Hari Ini

Bimtek KPK, Asisten III Pemprov Sulteng Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Pencegahan Korupsi

Bimbingan teknis ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah. 

Editor: mahyuddin
Handover
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis (Bimtek).  Kegiatan itu diselenggarakan di Hotel Best Western, Jl Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Selasa (2/7/2024).  

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek), Selasa (2/7/2024). 

Bimbingan teknis erkait peran masyarakat, kerja sama itu berlansung di Hotel Best Western, Jl Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Bimbingan teknis ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah

Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian M Sadly Lesnusa menyebutkan, masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara harus memiliki kesadaran akan pentingnya memerangi korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga antikorupsi dan seluruh elemen masyarakat, karena dengan pemahaman dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujar M Sadly Lesnusa. 

Baca juga: Libatkan Tokoh Masyarakat, KPK Gelar Bimtek Pencegahan Korupsi di Sulteng

M Sadly Lesnusa berharap, Bimtek itu dapat memberikan masyarakat pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran aktif dalam mencegahnya. 

"Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang bahaya korupsi akan lebih mampu mengidentifikasi, melaporkan, dan menolak segala bentuk korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya," ucap M Sadly Lesnusa.

M Sadly Lesnusa menekankan masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved