Sekprov Sulteng Novalina Soroti Tingginya Angka Perkawinan Anak di Sigi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperingati Puncak Hari anak Nasional Tingkat Provinsi tahun 2024 di di lapangan sepak bola Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Ketua Panitia Hari anak Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Intjenae mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari anak Nasional Tingkat Provinsi mengacu pada UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan anak.

Baca juga: Irwanto Kulap Tegaskan Koalisi Gemuk di Pilkada Banggai Tak Jamin Kemenangan

Adapun Undang-undang tersebut menyatakan Peringatan Hari anak Nasional (HAN) dirayakan sebagai momentum penting mengkampanyekan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina hadir mewakili Gubernur Sulteng Rusdi Mastura menyampaikan bahwa kualitas anak dan generasi muda sangat menentukan tingkat kemajuan bangsa.

Baca juga: Pawai Obor Sambut Hari Pramuka ke-63 di Kabupaten Banggai

"Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, selain itu anak juga harus memperoleh perlindungan dan terpenuhi hak-haknya upaya membangun karakter anak merupakan sebuah kewajiban berkelanjutan yang hasilnya akan terlihat dalam beberapa dekade mendatang," ujar Novalina. 

Novalina menambahkan bahwa pemenuhan atas hak-hak anak dimasa sekarang merupakan jaminan atas ketersediaan SDM unggul saat ini maupun masa depan indonesia melihat betapa pentingnya posisi anak sebagai elemen dari masyarakat.

Baca juga: Herman Latabe : PBB Sulteng Akan Fokus pada Konsolidasi Akar Rumput di Pilkada 2024

Novalina mengungkapkan bahwa provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi, angka perkawinan anak masih sangat tinggi sehingga mengakibatkan banyak resiko dari semua aspek kehidupan baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta rawan terjadinya kekerasan.

Novalina mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama mencegah perkawinan usia anak sehingga pertumbuhan anak serta pemenuhan hak mereka dapat diwujudkan. (*)