Jokowi Bertemu Ketua Umum PBNU di Istana Saat Rakyat Demo, Bahas Izin Tambang dan IKN

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pada Kamis (22/8/2024), masyarakat mengadakan unjuk rasa di berbagai lokasi untuk mengawal Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan aktivitasnya seperti biasa di Istana.

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), sekitar pukul 10.20 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Gus Yahya membahas mengenai izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Polres Touna Kerahkan 60 Personel untuk Amankan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad

Selain bertemu Gus Yahya, Jokowi juga menerima Plt. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Setelah pertemuan dengan Jokowi, Nana menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai Pilkada Jawa Tengah.

Nana mengaku hanya membahas urusan pribadi bersama orang nomor satu di Indonesia itu.

"Hanya masalah undangan pernikahan (anak). tidak ada apa-apa ya. Enggak ada, enggak ada kaitannya dengan apa-apa," ujar Nana.

Baca juga: Belum Kuorum! DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Fraksi Gerindra Hanya Hadir 10 Orang

Saat kembali ditanya, Nana menegaskan pertemuannya dengan Jokowi tak ada kaitannya dengan urusan politik.

"Enggak ada, enggak ada. Hanya pribadi saja. Untuk masalah pribadi saja," katanya.

Selain itu, Nana juga membantah membahas polemik putusan MK mengenai syarat pencalonan Pilkada 2024.

"Enggak ada. Enggak ada. Ya kan kita di Jawa Tengah ya," katanya.

Baca juga: Pentingnya Kualitas Produk Hukum Jadi Sorotan dalam Rakor Penyusunan Perda

Kegiatan Jokowi saat Rakyat Demo

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana, menyebut Jokowi akan berkegiatan di Jakarta pada Kamis pagi hingga siang.

Pada pukul 14.00 WIB, Jokowi seharusnya menghadiri acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung yang digelar pada JiExpo Theater Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Bapak beraktivitas di Jakarta. Rencananya nanti akan menghadiri agenda di JiExpo," ucap, dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Namun, Jokowi dikabarkan batal menghadiri acara tersebut.

Baca juga: IHSG dan Rupiah Terjun Bebas Imbas Demo Anti-Pembegalan Demokrasi

Jokowi justru melimpahkan agenda tersebut kepada pejabat lain.

Respons Jokowi saat Baleg DPR Anulir Putusan MK.

Sebelumnya, Jokowi memberikan tanggapan atas aksi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menganulir putusan MK terkait syarat ambang batas Pilkada.

Jokowi menganggap aksi Baleg DPR itu sebagai hal biasa dalam proses konstitusional.

Sebagai warga negara, Jokowi memilih menghormati keputusan MK dan DPR.

Baca juga: Simulasi Pengamanan Pilkada 2024, Polresta Palu Libatkan 700 Personel

"Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/8/2024), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki," katanya.

Saat memberikan sambutan acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Rabu (21/8/2024), Jokowi juga menyatakan ikut mencermati dinamika media sosial.

Termasuk soal polemik putusan MK yang kemudian dianulir oleh Baleg DPR.

Baca juga: Polisi Amankan 5 Pelaku Destructive Fishing di Sulawesi Tengah

"Bapak ibu saudara saudara, sehari dua hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan Pilkada, setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu," ujarnya.

Menurut Jokowi, putusan syarat pencalonan di Pilkada dikeluarkan oleh MK.

Karena itu, rapat revisi UU Pilkada di DPR RI merupakan ranah legislatif. 

Baca juga: DPR Aceh Kunjungi Pemkot Palu untuk Bahas Rancangan Qanun KKR

"Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif, dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu," katanya.

Kendati demikian, Jokowi menganggap munculnya polemik ini merupakan bagian dari demokrasi.

"Ya tidak apa apa, itu warna warni sebuah demokrasi," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunNews.