Sulteng Hari Ini

Kolaborasi Brida Sulteng dan Untad Riset Pengembangan Selat Makassar

Selat Makassar menjadi sorotan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2020.

Editor: Regina Goldie
Handover
Kegiatan ini di Aula Nagaya Brida,  Jl. Garuda, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. 

TRIBUNPALU.COM, PALU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad) menggelar Seminar Awal Riset Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Selat Makassar.

Kegiatan ini di Aula Nagaya Brida,  Jl. Garuda, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Selat Makassar menjadi sorotan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) Selat Makassar.

Baca juga: 
Persipal Palu Diperkuat Eks Timnas U-19 dan Pemain Asing untuk Liga 2 Musim 2024-2025

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Perpres tersebut juga mengatur pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan di atas 12 mil di Selat Makassar, yang menjadi dasar pemberian izin lokasi laut serta diharapkan meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan.

Kepala Brida Sulawesi Tengah, Faridah Lamarauna, menyatakan bahwa Selat Makassar memiliki potensi besar untuk mendatangkan devisa bagi provinsi-provinsi yang masuk dalam wilayah ini, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Baca juga:
Telkomsel Rayakan Hari Pelanggan Nasional dengan Semangat Tanpa Henti Melayani dari Hati

Seminar tersebut membahas pengembangan Selat Makassar dengan tiga konsep pembangunan kemaritiman, yaitu:

  1. Industrialisasi sebagai pintu investasi.
  2. Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
  3. Pembangunan berkelanjutan kawasan Selat Makassar.

Baca juga: Ditresnarkoba Serahkan 3 Tersangka Penyalahguna Narkotika kepada Kejati Sulteng

Faridah Lamarauna berharap bahwa riset ini akan memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, terutama terkait infrastruktur dan potensi daerah di kawasan Selat Makassar.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Farid R Yotolembah, menjelaskan bahwa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintasi Selat Makassar merupakan jalur pelayaran potensial, baik untuk domestik maupun internasional. Pemerintah pusat juga telah menetapkan perairan Selat Makassar sebagai bagian dari jalur tol laut untuk mendukung perdagangan laut dalam negeri dan antarnegara.

Baca juga: 
Rusdy Mastura: Laga Kandang Perdana Persipal Palu Gratis

Menurut para ahli, Selat Makassar juga berpotensi menjadi lokasi pembangkit Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), yaitu energi terbarukan yang bisa mendukung energi hijau.

Selain itu, kawasan ini dipercaya menyimpan cadangan minyak dan memiliki keanekaragaman hayati laut yang unik, sebagai pertemuan fauna dari Samudera Pasifik dan Hindia, serta keragaman budaya.

Farid R Yotolembah juga mengangkat beberapa isu strategis yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, seperti potensi Selat Makassar dalam mendukung keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pengembangan kawasan ekologis di sekitar Selat Makassar sesuai arahan Perpres No. 83 Tahun 2020.

Baca juga: 
ATR/BPN Sigi Serahkan 13 Sertifikat Elektronik Lokasi Perkantoran Kepada Pemkab

Melihat berbagai potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menggelar Selat Makassar Summit 2024 untuk menggali lebih dalam peluang, tantangan, dan potensi pengembangan kawasan ini.

Dalam seminar tersebut, Ruslan Husen anggota tim kajian riset, memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan SK Gubernur No. 500.5.1/2024 tentang pembentukan Tim Perumus Badan Otorita Pengelolaan Potensi Ekonomi Selat Makassar. Tahapan riset yang akan dilakukan meliputi diskusi tematik, penyusunan naskah riset, seminar akhir, dan finalisasi.

Baca juga: 
PLN UP3 Palu Umumkan Pemadaman Listrik di Donggala dan Sigi Kamis 5 September 2024

Seminar ini dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Dahri Saleh, tim kajian riset, serta pejabat lingkup Brida Provinsi Sulawesi Tengah.

Diskusi yang berlangsung bertujuan untuk menyempurnakan hasil kajian riset yang sedang dilakukan. 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved