Pernah Jadi Kepala Desa, Masyarakat Sopu: Anwar-Reny Bisa Bawa Sejahtera 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pengalaman selama tujuh tahun menjadi Kepala Desa di Rantebala menjadi pemikat tersendiri bagi rakyat Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mendukung pasangan calon Gubernur nomor urut 2 Anwar Hafid dan calon Wakil Gubernur Reny Lamadjido di Pilgub Sulteng 2024.

Pengalaman ini memantaskan Anwar Hafid sebagai pemimpin yang paling memahami persoalan rakyat. 

“Beliau pernah menjadi kepala desa, pasti tentunya memahami permasalahan rakyat,” ucap Tokoh Masyarakat Desa Sopu Frans Kinda, Minggu (29/9/2024). 

Sebagai mantan kepala desa, Frans memandang Anwar Hafid sebagai figur masa depan kesejahteraan Sulawesi Tengah.

Karena hanya Anwar Hafid pemimpin yang pernah menjadi wakil pemerintah daerah di pusatnya kehidupan rakyat, yakni di desa. 

Baca juga: Emak-emak Sulteng: Anwar Hafid Pemimpinnya Rakyat Kecil 

Pengalaman ini juga, kata Frans membuat semua program Anwar Hafid dan Reny Lamadjido tepat menyasar kebutuhan rakyat.

Merajut karirnya dari bawah juga membuat Anwar Hafid memiliki kedekatan yang sangat lekat dengan rakyat. 

Frans menegaskan, Anwar Hafid punya kemampuan menterjemahkan keinginan rakyat.

Sangat terlihat dari figurnya yang selalu mementingkan rakyat di atas segalanya. 

“Beliau ini orang kerakyatan, artinya beliau pernah merasakan betapa susahnya kehidupan rakyat,” tegas Frans. 

Keinginannya membantu rakyat, utamanya di desa dapat terlihat dari program Berani Lancar.

Anwar Hafid akan membangun 1000 kilometer jalan desa selama lima tahun kepemimpinannya.

Program itu bertujuan untuk membantu kepala desa membangunan jalan-jalan desa yang tidak bisa dibiayai oleh dana desa. 

Baca juga: Tokoh Bugis Akui Anwar-Reny Kandidat Terbaik Pilgub Sulteng 2024

Lebih komprehensif lagi, seluruh kepala dinas provinsi akan dibawa turun oleh Anwar Hafid di setiap Kabupaten di Sulteng.

Para kepala dinas ini akan langsung bertemu dengan jajaran pemerintah di Kabupaten untuk duduk bersama membahas berbagai aspirasi masyarakat di desa.

Hal itu dilakukan semata agar pemerintah pusat dapat memahami langsung semua kebutuhan rakyat.

Sehingga tidak ada pembangunan yang tidak sesuai dengan  aspirasi masyarakat.(***)