Cegah Kecurangan Proses PBJ, Asisten Perekonomian Ajak Kawal Implementasi e-audit Katalog Elektronik

2.

Hal ini menurutnya akan berdampak positif bagi percepatan realisasi anggaran, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengisyaratkan akuntabilitas dan transparansi anggaran.

“Kita dapat menghindari praktek korupsi dan kolusi karena semua informasi terkait harga, spesifikasi dan penyedia barang jasa sudah tersedia secara terbuka sekaligus memastikan bahwa barang jasa yang akan diperoleh adalah yang terbaik dan sesuai kebutuhan,” tegas Rudi Dewanto. 

Baca juga: FKUB Sulteng Gelar Silaturahmi Pilkada Rukun, Wujudkan Pilkada Rukun dan Berintegritas

Di bagian lain ia juga menyoroti sering terlambatnya OPD membelanjakan anggaran untuk pengadaan barang jasa yang mana hal ini berpengaruh besar terhadap capaian realisasi OPD saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra).

Olehnya, Rudi Dewanto meminta OPD dapat menindaklanjuti upaya percepatan realisasi sesuai arahan mendagri, diantaranya tidak perlu memperbaharui SK Penetapan penanggung jawab pengelola keuangan serta panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap awal tahun anggaran kecuali terjadi penggantian atau perubahan pengelola.

Baca juga: Polres Banggai Buka Penerimaan Bakomsus 5 Bidang, Cek Syaratnya

“Sangat disayangkan anggaran-anggaran belanja OPD yang sudah dialokasikan tapi tidak bisa dimanfaatkan karena kendala tadi,” ujar Rudi Dewanto. 

Nampak mendampingi Asisten Rudi Dewanto pada pembukaan workshop, Pjs Walikota Palu Muchsin Pakaya, dan Plh Karo PBJ Sulteng Fahrudin.  (*)