Kepala BP Taskin Dorong Transformasi Bantuan Sosial Menuju Kemandirian Ekonomi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko, menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam program bantuan sosial. 

Ia mengajak masyarakat untuk beralih dari hanya menerima bantuan menuju kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan. 

Pernyataan ini disampaikan usai acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) se-Sulawesi Tengah, yang dirangkaikan dengan peluncuran program digital Lubkita.com.

Acara itu berlangsung di Sriti Convention Hall, Jl Durian, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (16/1/2025).

Baca juga: Bidhumas Polda Sulteng Ucapkan Selamat HUT Ke-4 TribunPalu.com: Terus Suarakan Kebenaran

“Kita ingin masyarakat tidak sekadar bertahan hidup dengan bantuan sosial, tapi naik kelas. Dari hanya menggunakan 'pelampung' menjadi 'perahu' yang membawa mereka menuju kemandirian ekonomi,” kata Budiman.

Ia menjelaskan, selama ini bantuan sosial sering kali membuat masyarakat terlalu nyaman. 

Padahal, tujuan akhirnya adalah membantu mereka keluar dari ketergantungan tersebut. Untuk itu, BP Taskin bersama Kemensos sedang mengkaji berbagai cara untuk mendukung usaha produktif, termasuk melalui subsidi bunga agar masyarakat miskin lebih mudah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Budiman menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada satu pendekatan. Ia membagi solusi ke dalam dua jalur utama.

“Bagi yang tidak berminat menjadi wirausahawan, mereka bisa diarahkan untuk bekerja di sektor industri. Sementara itu, mereka yang berminat tapi belum punya kemampuan akan diberikan pelatihan,” jelasnya.

Langkah ini, menurut Budiman, adalah bagian dari rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan yang tengah dirancang BP Taskin. 

Pendekatan ini melibatkan sembilan sektor utama seperti pangan, pendidikan, energi terbarukan, transportasi, dan industri digital. 

Semua sektor tersebut diharapkan menjadi ekosistem kewirausahaan baru yang memberdayakan masyarakat miskin.

Budiman juga menyoroti pentingnya memperbaiki data penerima bantuan sosial. Menurutnya, masih ada penerima yang tidak tepat sasaran. 

Presiden telah menginstruksikan konsolidasi data antara kementerian, lembaga, dan Badan Pusat Statistik (BPS). BP Taskin saat ini memimpin upaya integrasi data agar lebih efisien.

“Dengan data yang tepat, program ini bisa lebih efektif dan dampaknya lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Budiman Sudjatmiko berharap agar pendekatan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu berkontribusi pada perekonomian nasional. (*)