Jelang Ramadan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Daging Nasional Aman dari PMK

TRIBUNPALU.COM - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengimbau pemerintah meningkatkan kehati-hatian dalam memastikan ketersediaan daging nasional selama pandemi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih melanda Indonesia.

Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu sekaligus menyerukan penerapan kriteria ketat dalam memilih negara pengekspor daging.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah risiko masuknya virus PMK yang berpotensi memperparah kondisi wabah di dalam negeri.

"Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2025).  

Baca juga: Warga Taopa di Parigi Moutong Unjuk Rasa Tolak Aktivitas Tambang Emas Ilegal

Hal yang sama juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV.

Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.  

"Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal," ujar Abdul Kharis.  

Ia menekankan bahwa jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.

Baca juga: Residivis Penipuan Palsukan Identitas Pejabat Polda Sulteng, 2 Korban Rugi Rp31 Juta

"Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal," pungkasnya.  

Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idulfitri 2025. 

Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.  

Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.  

"Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan," ujar Titiek Soeharto.  

Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.  

Baca juga: Operasi Gakkum di Samsat Sigi, Pemeriksaan Menyeluruh untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak

"Mereka menjamin bahwa pangan sudah tersedia, dan saya juga meminta agar tidak ada lonjakan harga. Semoga pemerintah dapat memenuhi harapan ini," ungkapnya.  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menambahkan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. 

"Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam," jelasnya.  

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa stok 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup selama bulan Ramadan. 

Namun, ia mengakui bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah, seperti Minyakita, cabai rawit merah, cabai keriting, serta beras medium.  

Dengan adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah, diharapkan kebijakan pangan nasional dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com