Kejanggalan di SMPN 7 Palu Mencuat, Ada Rekayasa SK Honorer dan Permintaan Sumbangan Penerima PIP

"Tidak ada pak. Bapak harus perjelas itu permintaan sumbangan untuk siapa. Kalau pun ada, pada masa Pak Salahuddin (Ketua Komite Sekolah periode sebelumnya)," kata  Rahmawati yang baru dua tahun bertugas di sekolah tersebut.

Rahmawati juga memanggil Bendahara Dana Bos sekolah guna menjelaskan persoalan penggunaan dana.

"Ruangan saya dipugar Desember 2024 akhir. Saya minta dipugar sekaitan dengan kebutuhan penerimaan tamu. Dulu ruangan saya sempit jadi kalau mau rapat setengah mati," jelas Rahmawati.

Menurutnya, fasilitas sekolah yang belum diperbaiki tetap dianggarkan tahun ini.

"Kami sudah diperiksa Dinas Pendidikan dan Inspektorat terkait penggunaan dana Bos. Di kedua instansi itu kami aman," kata Rahmawati.

Baca juga: Kemendikdasmen terapkan Ijazah Elektronik dan Cetak Mandiri untuk Sekolah Mulai 2025, Ini Tujuannya

Terkait dengan penurunan honorer, Rahmawati berkilah, sekolahnya memiliki kebijakan.

"Dalam perjanjian kerja kami sudah sampaikan honorer. Itu juga sudah tercantum dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah," ucap Rahmawati.

Pengelola Dapodik SMPN 7 Palu juga memastikan bahwa dugaan menipulasi SK honorer itu tidak mungkin terjadi.

"Dapodik itu by sistem sehingga tidak mungkin dimanipulasi. Mungkin karena mereka tidak tahu jadi kami dianggap manipulasi," ucap Rahmawati.(*)