Unjukrasa di Depan Kantor DPRD, Mahasiswa Kawal 8 Tuntutan ke Pemerintah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU -  Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulteng Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah Jumat (21/2/2025). 

Aksi ini berlangsung sehari setelah pelantikan kepala daerah, dengan membawa delapan tuntutan utama kepada pemerintah pusat.

Pantauan TribunPalu.com, aksi tersebut sempat diwaranai ketegangan dimana pengunjuk rasa mencoba mendobrak gerbang kantor DPRD Sulteng. 

Baca juga: Resep Sayur Kerang Kacang Panjang yang Bikin Nagih, Ini Cara Buatnya

Namun upaya tersebut tak sampai menimbulkan kerusakan karena kepolisian dan koordinator aksi berusaha menenangkan para pendemo. 

Presiden Mahasiswa Universitas Tadulako (Untad), Irfan, mengungkapkan bahwa aksi ini diikuti oleh empat universitas, yakni Universitas Tadulako (Untad), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Universitas Alkhairaat (Unisa), dan Universitas Islam Muhammadiyah (Unismuh).

Baca juga: Demo Indonesia Gelap Dicueki Legislator Banggai, Mahasiswa Kecewa

“Secara keseluruhan, jumlah peserta aksi yang turun ke jalan diperkirakan mencapai 700 hingga 800 orang. Dari Untad sendiri, kami membawa sekitar 500 orang,” ujar Irfan saat diwawancarai di lokasi aksi.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyuarakan delapan tuntutan utama yakni : 

1. Menolak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

2. Menolak Program MBG (Minimalisasi Bantuan Gaji).

3. Menolak Revisi Undang-Undang Minerba.

4. Menolak Revisi Tata Tertib DPR RI.

5. Evaluasi terhadap sektor pertambangan dan tata ruang di Sulawesi Tengah (Sulteng).

6. Menolak Dwifungsi ABRI.

7. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

8. Mendorong pendidikan dan kesehatan sebagai program utama pemerintah.

Baca juga: Momen Emak-Emak di Cianjur Mendadak Melahirkan Saat Isi BBM, Semua Orang Panik

Irfan berharap DPRD Sulteng dapat menerima dan mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.

“Kami ingin tuntutan ini mendapat perhatian lebih lanjut agar kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dapat ditinjau ulang,” tegasnya.

Namun, kekecewaan muncul setelah diketahui bahwa tidak ada anggota DPRD yang hadir di lokasi saat aksi berlangsung.

“Kami memahami bahwa aksi ini bukan hanya terjadi di Kota Palu, tetapi juga berlangsung secara nasional. Yang terpenting adalah bagaimana aksi ini menciptakan kesadaran dan menarik perhatian pemerintah pusat terkait masalah yang sedang dihadapi bangsa ini,” jelas Irfan.

Diketahui, massa aksi sempat ditemui oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRR Sulteng, Asmir J Hanggi. (*)