Menag Nasaruddin Jelaskan Alasan Perbedaan Penetapan Awal Ramadan di Indonesia dan Negara Tetangga

TRIBUNPALU.COM - Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menjelaskan alasan mengapa penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Diketahui bahwa Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam memulai puasa Ramadan pada Minggu (2/3/2025), sementara di Indonesia, puasa dimulai pada hari ini, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Menag Nasaruddin, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya di masing-masing negara.

"Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2 (Maret 2025)."

Baca juga: Pemkot Palu Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan 2025

"Kenapa lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda," kata Nasaruddin dalam konferensi pers Kemenag, Jumat (28/2/2025), dilansir Kompas.com.

Nasaruddin menjelaskan bahwa meskipun secara geografis Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam terletak dekat dengan Indonesia, masing-masing negara memiliki garis sudut elongasi yang berbeda.

Selain itu, negara-negara tetangga tersebut belum berhasil melihat hilal di wilayah mereka.

Sementara itu, Indonesia sudah dapat mengamati hilal di Provinsi Aceh.

"Dan mereka belum menemukan hilal di sana," ungkap Nasaruddin.

Nasaruddin menegaskan, jika di Indonesia sudah ada orang yang menyaksikan hilal dan disumpah oleh Pengadilan Agama, maka penetapan awal bulan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Polemik Kasus Kepsek MTs 1 Donggala, Dari Mutasi Sepihak Oleh Kemenag Sampai Kasasi di MA

Karena Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah hukum.

"Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh Pengadilan Agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia."

"Meskipun di sudut Aceh melihatnya dan disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh, di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayah tul hukum," terang Nasaruddin.