Pemkot Palu Dukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pengendalian Inflasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fadhila

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wali Kota Palu diwakili Plt. Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari ruang pertemuan Kantor Wali Kota Palu, Selasa (4/3/2025).  

Rapat itu diikuti seluruh daerah se-Indonesia ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dirangkaikan dengan pembahasan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal. 

Dua isu utama dibahas adalah strategi pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal, dinilai sebagai langkah penting meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.  

Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menekankan sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi nasional. 

Baca juga: Rayakan Bulan Ramadan Jadi Lebih Nyaman dan Berkah Bareng Yamaha

Dengan mayoritas penduduk dunia yang beragama Islam, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.  

Namun, Indonesia masih tertinggal dalam produksi dan ekspor produk halal dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti Brasil dan India. 

Survei menunjukkan bahwa 87,2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal, menandakan pentingnya jaminan kehalalan dalam membangun kepercayaan konsumen.  

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, Haikal Hasan, menyoroti potensi besar industri halal. 

Ia mengungkapkan nilai pasar produk halal dunia diperkirakan mencapai Rp20.640 triliun pada 2024, namun Indonesia baru menguasai sekitar 3,2 persen dari total nilai tersebut.  

Salah satu tantangan utama dihadapi dalam percepatan sertifikasi halal adalah keterbatasan rumah potong hewan (RPH) yang bersertifikat halal. 

Dari 500 RPH ada di Indonesia, hanya 50 persen memenuhi standar halal. 

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah tenaga profesional di sektor halal, termasuk menambah 80.000 juru sembelih halal dan meluncurkan program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.  

Menteri Tito Karnavian menyampaikan Indonesia mencatat deflasi sebesar -0,09 persen secara tahunan (YoY) pada Januari 2025. 

Deflasi ini disebabkan oleh efisiensi pasar dan stabilisasi harga, bukan karena penurunan daya beli masyarakat.