Pemkab Parigi Moutong Siapkan Anggaran Rp 32 Miliar untuk PSU Pilkada 2024

TRBIUNPALU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong Zulfinasran memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Parimo untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

Zulfinasran mengatakan, pemerintah daerah telah menganggarkan Rp 32 miliar untuk melaksanakan PSU.

Hal itu disampaikan dari hasil rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, TNI/Polri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada Senin (3/3/2025).

Zulfinasran juga menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pendanaan tersebut.

“Dari hasil rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, TNI/Polri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada Senin (3/3), disepakati anggaran PSU sebesar Rp32 miliar. Sebelumnya kami memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp35 miliar,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, dalam kegiatan sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 di Parigi, Selasa (4/3/2025) seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Parigi Moutong siap melaksanakan PSU dan telah mengalokasikan kembali anggaran untuk Pemungutun Suara Ulang.

Pemkab juga memastikan bahwa pembiayaan khusus PSU ini tidak akan mengganggu anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat umum.

“Penjabat Bupati sudah menyurat ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk berkoordinasi terkait pendanaan pemilihan. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran ini,” jelas Zulfinasran.

Menurutnya, kebutuhan dana Rp32 miliar tersebut mencakup anggaran untuk pengawasan Bawaslu, pengamanan pemilihan oleh TNI/Polri, serta penyelenggaraan teknis oleh KPU. 

Lebih lanjut, Zulfinasran mengharapkan seluruh pihak agar menjaga keamanan dan ketertiban menjelang PSU agar situasi tetap kondusif.

“Situasi yang kondusif sangat penting. Kami berharap semua prosedur dalam pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan rekomendasi Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.

Untuk diketahui. Pemkab Parigi Moutong telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU.

Langkah ini diambil guna memastikan proses pemilihan berlangsung jujur dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)