Strategi Gubernur Sulteng Genjot PAD, Dari DBH hingga Pajak Industri

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan efisiensi anggaran tahun 2025. 

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, Reny A Lamadjido, memimpin rapat strategis bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah terkait pada Jumat (7/3/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang kerja gubernur itu membahas berbagai langkah konkret dalam menggali sumber pendapatan daerah, termasuk mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat, serta optimalisasi pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan bermotor dan industri.

Baca juga: Polres Morowali Jaga Keamanan Selama Ramadan dengan Pengamanan Shalat Tarawih

Dalam rapat tersebut, Kepala Bapenda Sulteng, Rifki Anata Mustaqim, mengungkapkan bahwa masih ada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum diterima oleh pemerintah provinsi. 

Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp300 miliar, yang merupakan hak penuh pemerintah provinsi.

“DBH ini murni hak provinsi, tidak dibagi lagi ke kabupaten/kota,” jelas Rifki dalam laporannya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menginstruksikan jajaran Bapenda untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna mempercepat pencairan dana tersebut.

“Satu-satunya harapan kita bisa bertahan di 2025 adalah dari PAD,” tegas gubernur.

Baca juga: SBY: Tentara Aktif Masuk Pemerintahan Harus Pensiun Dulu

Selain mengejar DBH, gubernur juga menekankan pentingnya belajar dari keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengelola PAD, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang menjadi kontributor utama bagi PAD mereka.

“Tolong kirim staf ke sana untuk belajar,” perintahnya, agar Sulteng bisa menerapkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Gubernur juga meminta Bapenda menyusun data terpilah antara kendaraan industri dan non-industri agar potensi pajak dapat diidentifikasi lebih akurat. 

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pengumpulan pajak lebih optimal, mengingat hasilnya akan kembali disalurkan dalam bentuk DBH.