BPJS Kesehatan Dukung Program BERANI Sehat, Gubernur Sulteng: UHC Prioritas Jadi Pintu Masuknya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - BPJS Kesehatan, melalui Ketua Dewan Pengawas Prof Abdul Kadir, menyatakan dukungan penuh dan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program BERANI Sehat. 

Dengan program ini, masyarakat hanya perlu membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes).

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur, Reny A Lamadjido, di ruang kerja gubernur pada Rabu siang (12/3/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyeny serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan. 

Baca juga: Kakanwil Kemenkum Sulteng Temui Gubernur Anwar Hafid, Sinergi untuk Layanan Hukum Berkualitas

Sementara dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan, Komang Adi Sujendra, serta Direktur RSUD Undata, Herry Mulyadi. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menyoroti kendala pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang menyebabkan masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditolak berobat di faskes.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia bersama Wagub Reny Lamadjido menggagas program BERANI Sehat, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan membawa KTP.

Gubernur juga meminta masukan dari Dewan Pengawas dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan terkait langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah daerah agar masyarakat tetap bisa berobat meskipun memiliki tunggakan iuran, serta solusi untuk melunasi tunggakan tersebut di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Kami mencari sedikit relaksasi supaya tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak tercover BPJS Kesehatan,” ujarnya, berharap adanya solusi konkret.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa di beberapa daerah lain telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan konsep serupa BERANI Sehat. 

Artinya, masyarakat cukup membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan di semua faskes.

Ia menambahkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulawesi Tengah sudah mencapai lebih dari 90 persen, dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 % . Hal ini membuka peluang besar untuk menerapkan UHC Prioritas.

Namun, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa masih ada tiga kabupaten di Sulawesi Tengah dengan tingkat keaktifan peserta di bawah 80 % , yakni Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. 

Kondisi ini menjadi kendala dalam penerapan UHC Prioritas secara menyeluruh.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera berkoordinasi dengan ketiga kabupaten tersebut guna mengejar target keaktifan peserta minimal 80 % per kabupaten/kota. 

Dengan demikian, program BERANI Sehat dapat terintegrasi dengan UHC Prioritas tanpa hambatan.

Terkait pelunasan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan mengajukan beberapa skema cost sharing yang dapat dibahas lebih lanjut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, opsi lain yang bisa ditempuh adalah penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tengah guna meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan berkomitmen untuk segera mendeklarasikan UHC Prioritas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan BPJS Kesehatan.

“Tugas kita sekarang adalah mengejar tingkat keaktifan peserta 80 % per kabupaten/kota agar UHC Prioritas bisa menjadi pintu masuk BERANI Sehat,” tegasnya.

Dengan program BERANI Sehat, Gubernur dan Wakil Gubernur optimistis pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah akan semakin diprioritaskan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Mereka berharap, dengan meningkatnya kualitas layanan kesehatan di daerah, masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah karena faskes di Sulawesi Tengah sudah memiliki pelayanan yang lengkap dan bertaraf internasional. (*)