Sri Mulyani Pastikan APBN 2025 Tetap Stabil Meski Hadapi Ketidakpastian Global

Tayang: Rabu, 9 April 2025 10:03 WITA

Editor: Regina Goldie

Sri Mulyani Pastikan APBN 2025 Tetap Stabil Meski Hadapi Ketidakpastian Global

Tangkapan Layar

APBN TAK BERANTAKAN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Sri Mulyani menegaskan APBN di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan berantakan meski terjadi defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

TRIBUNPALU.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun defisit mencapai Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025, APBN di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan terganggu.

Ia memastikan bahwa APBN 2025 tetap akan sehat dan stabil, meskipun menghadapi ketidakpastian global.

Ini termasuk kemungkinan dampak dari kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa anggaran negara telah disusun dengan cermat untuk mendukung berbagai program strategis tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.

APBN 2025 kata dia tetap prudent dan sustainable meskipun banyak program prioritas yang digulirkan oleh Presiden.

"Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, tidak prudent, dan ini akan menjadi berantakan. Tidak!" tegasnya.

Awalnya Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

Dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025), angka defisit ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen.

"2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun," ujar Sri Mulyani.

Untuk pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp516,6 triliun dengan total belanja negara Rp620,3 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun.

Sementara untuk belanja negara, angka Rp620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.