Anwar Hafid: Kemiskinan Bisa Diatasi Lewat Kolaborasi Stakeholder

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah beri sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Sulteng tahun 2026, Senin (14/4/2025), 09.00 WITA.

Musrenbang itu berlangsung di ruang rapat kantor Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Sulteng, Jl Moh. Yamin, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Musyawarah itu dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi II, H. Longki Djanggola, Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Arus Abdul Karim, seluruh Wali Kota dan Bupati se-Kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) serta seluruh pimpinan OPD Provinsi Sulteng.

Selain itu, juga hadir Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dan Deputi bidang perencanaan makro, Eka Candra Buana.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulteng berterima kasih kepada Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dan Deputi bidang perencanaan makro, Eka Candra Buana yang berkesempatan hadir dalam Musrenbang tersebut.

Baca juga: Arab Saudi Tangguhkan Umrah Jelang Haji 2025, Hanya Jemaah Resmi Diizinkan

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid dalam sambutannya meneruskan sambutan dari ketua Bappeda Sulteng, mengatakan seluruh program yang dicangkan oleh Pemerintah Provinsi dapat direalisasikan dengan kolaborasi.

"Tapi ini hanya akan bisa terwujud dengan satu, yaitu kolaborasi,"kata Anwar Hafid.

"Kolaborasi diantara semua stakeholder, kita dalam sistem perencanaan ini ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kemudian pemerintah kecamatan dan Desa, yang kita tuju ini yaitu rakyat yang sama dan wilayah yang sama,"lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah yang berada ditingkat Kecamatan hingga Presiden merupakan regulator yang membuat segala kebijakan untuk rakyat agar bisa maju dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Lebih lanjut, Anwar Hafid mengatakan bahwa persoalan di negara ini adalah ego sektoral, hal ini yang menjadi masalah sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah.

Anwar Hafid juga menyampaikan bahwa program pemerintah Provinsi harus selaras dengan kebutuhan yang berada di daerah.

Baca juga: Musrenbang Sulteng 2026, Ketua DPRD Sulteng Soroti Tingginya Angka Kemiskinan

Karena Masing-masing daerah memiliki permasalah yang berbeda-beda.