Parimo Hari Ini

Pemkab Parigi Moutong Sulteng Sambut Program 3 Juta Rumah

Pembangunan perumahan di desa merupakan kunci penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

|
Penulis: Abdul Humul Faaiz | Editor: Regina Goldie
FAAIZ / TRIBUNPALU.COM
PROGRAM TIGA JUTA RUMAH - Kawasan permukiman warga di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, Parimo. (TRIBUNPALU/Abdul Humul Faaiz). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menyatakan kesiapan penuh menyambut program nasional pembangunan tiga juta rumah yang akan dimulai pada tahun 2026.

Komitmen ini ditegaskan Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parimo, Syamsu Najamudin, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar secara virtual, Selasa (29/4/2025).

“Kami menyambut baik Rakortek ini sebagai langkah awal memperkuat koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah," kata Syamsu di Ruang Rapat Bupati.

Baca juga: Sinergi Pusat dan Daerah, Pemerintah Perkuat Kolaborasi Bangun Desa

Menurutnya, pembangunan perumahan di desa merupakan kunci penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Parimo siap berperan aktif dalam mendukung program rumah layak huni, yang menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," tegasnya.

Rakortek yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melalui Zoom Meeting.

Baca juga: AKBP Kari Amsah: Libatkan Tuhan dalam Setiap Langkah sebagai Polisi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, membuka secara resmi kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa target pembangunan tiga juta rumah akan mulai terealisasi pada tahun anggaran 2026.

Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 masih merupakan kelanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widodo.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri Hamzah.

Baca juga: Pemkab Sigi Usulkan Jalan Alternatif Palu–Makassar Lewat Seko dan Pipikoro

Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk perumahan dalam APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar, dengan target renovasi 35.000 unit rumah.

"Oleh karena itu, kami meminta daerah untuk mulai melakukan persiapan agar program 2026 dapat berjalan efektif," pungkasnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved