Sulawesi Tengah Dapat DBH Rp200 Miliar, Padahal Sumbang Rp570 Triliun: Anwar Hafid Protes di DPR

Hal ini menyebabkan keuntungan fiskal mengalir ke pusat, sementara daerah penghasil hanya menanggung dampak.

Baca juga: Sekretaris DLH Sulteng, Wahid Irawan, Resmi Sandang Gelar Magister Manajemen

Sementara itu, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyebut RDP ini bagian dari pengawasan terhadap dana transfer pusat ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Daerah. Ia mengakui pengawasan DPR RI selama ini belum maksimal setelah dana masuk ke APBD.

Selain isu DBH, rapat juga membahas reformasi birokrasi, peran BUMD, dan penyelesaian masalah tenaga honorer yang disebut masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah.

Bagi Anwar Hafid, forum ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan suara dari daerah. 

Ia berharap Komisi II DPR RI dapat menjadi pintu masuk bagi perbaikan sistem fiskal nasional yang lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil sumber daya alam. (*)