Pemprov Sulteng Komitmen Selesaikan Konflik Tenurial : Utamakan Mediasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulteng diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto membuka Workshop Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Kegiatan itu di Hotel Santika Palu, Jl. Moh. Hatta No.18, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah Kamis (6/11/2025).

Dalam sambutannya, Rudi Dewanto menegaskan peran penting pemerintah provinsi sebagai fasilitator, mediator, dan regulator dalam setiap tahapan penyelesaian konflik tenurial di Sulteng.

Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng melalui Program Results Based Payment (RBP) GCF REDD+ Output 2 dan bekerjasama dengan Lemtara 'Kemitraan'.

Baca juga: KPAP Sulteng Pelatihan Penyuluh HIV/AIDS Di Palu, Penunjang Program Berani Sehat

Rudi Dewanto juga menyoroti perlunya keterbukaan data, sinergi lintas pihak dan semangat kebersamaan yang tinggi untuk mempercepat penyelesaian konflik tenurial.

"Mari kita sama-sama menyatukan persepsi supaya keruwetan konflik bisa terurai dan segera diselesaikan," ungkap Rudi Dewanto.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Julmansyah mendorong pemprov untuk memaksimalkan peran seluruh Balai Kemenhut yang ada di Sulteng, sebagai mitra strategis penyelesaian konflik.

"Kalau konflik selesai maka investasi akan kondusif, ekonomi berputar dan pasti kemiskinan akan turun," ujarnya.

Baca juga: Empat Desa di Morowali Jadi Lokasi Intervensi Kawasan Kumuh Pemerintah Pusat

Lewat workshop ini Kadis Kehutanan, Muhammad Neng berharap dihasilkan solusi dalam penguatan tata kelola hutan yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

Ia menyebut skema Perhutanan Sosial yang berkorelasi kuat dengan program BERANI Makmur dalam memperkuat ekonomi hijau dan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan konflik tenurial.

"Perhutanan sosial sudah menjadi program strategis pemerintah," tandasnya.

Kegiatan diikuti jajaran dinas kehutanan provinsi dan kabupaten kota, seluruh balai Kemenhut di Sulteng, Kanwil BPN, Satgas PKA, lembaga nonpemerintahan dan para mitra kehutanan. (*)