Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta Regulasi Tegas Soal BUMD dan BLUD ke Komisi II DPR RI

Melalui program Berani Menyala, pemerintah daerah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh Sulteng.

Di sektor pertanian dan perikanan, Gubernur memaparkan program unggulan seperti Brigade Pertanian yang mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan.

Ia juga menyinggung rencana penetapan kebijakan satu harga bahan pokok di Sulteng sebagai langkah menekan kesenjangan harga yang saat ini sangat tinggi.

"Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah-wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” tambahnya.

Dalam sesi akhir, Anwar Hafid juga memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus di tingkat provinsi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ribuan Pendukung ATFM Padati Bandara Luwuk, Jemput Pemenang Pilkada Banggai

“Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN di daerah guna mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan profesional.

Sebagai penutup, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

“Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulteng,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya peran BUMD dan BLUD di tengah terbatasnya fiskal daerah. Ia mengatakan, meski refocusing anggaran terjadi di tingkat pusat, dampaknya sangat terasa di daerah yang bergantung pada dana transfer dari APBN. 

Baca juga: Pemprov Sulteng Gelar Bimtek E-Katalog, Sekdaprov: Wujudkan Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel

“Ketika pagu APBN direfocusing untuk program-program nasional, maka kegiatan di daerah yang pendapatan aslinya rendah pasti terdampak. Di sinilah BUMD dan BLUD seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemasok pendapatan daerah,” jelas Rifky.

Ia menyoroti kondisi BUMD di Sulawesi Tengah yang lebih dari 70 persen dinilai tidak sehat. Menurutnya, ini bukan hanya soal manajemen, tetapi juga menyangkut keberanian melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan. 

“Kita tahu Sulteng punya peluang usaha besar, bahkan sektor sederhana seperti jasa air saja belum digarap optimal. Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” katanya. Rifky menambahkan, perlu ada peran aktif Mendagri untuk membina dan, bila perlu, membubarkan BUMD yang tidak sehat.