Mendagri Apresiasi Sulteng, Realisasi Pendapatan APBD Capai 26,10 Persen

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Provinsi Sulawesi Tengah atas capaian realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tergolong tinggi pada awal tahun 2025. 

Hingga Mei ini, realisasi pendapatan APBD Sulteng mencapai 26,10 persen, jauh melampaui rata-rata nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (8/5/2025), dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.

“Angka itu menunjukkan prestasi dan kinerja. Ini tidak bisa dibantah,” tegas Tito.

Baca juga: Pemkab Sigi Gandeng YPAN dan APKASI Wujudkan Pendidikan Berkualitas

Dari Kota Palu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina turut hadir secara daring bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim, serta Fitri Kennedy Mastura dari Inspektorat Sulteng.

Tito menilai keberhasilan daerah dalam mengelola pendapatan daerah merupakan indikator kuat dari komitmen kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Ia pun menekankan pentingnya pelaporan rutin terkait realisasi anggaran, termasuk belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditopang oleh kinerja daerah. Sama seperti kita menekan inflasi bersama-sama, kita juga harus bahu-membahu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Baca juga: Asrar - Gunawan Resmi Jabat Presma dan Wapresma Untad Palu, Unggul 2500 Suara

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti turut memaparkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil masuk dalam tiga besar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I 2025, yakni sebesar 8,69 persen. Sulteng hanya berada di bawah Maluku Utara dan Papua Barat.

Capaian ini memperkuat sinyal positif bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran, mampu memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi nasional. (*)