Anggota DPRD Palu Soroti Operasional Bus Trans Palu: Anggaran Rp 1,8 Miliar Tapi Sepi Penumpang

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu telah berjalan hampir delapan bulan mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kota Palu. 

Ketua Fraksi NasDem, Mutmainah Korona, menilai program kerja sama antara Pemkot Palu dan PT Bagong sejak 2024 itu belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan anggaran yang digelontorkan.

Baca juga: 400 Peserta Ikuti Ujian Seleksi PPPK Tahap II Pemkot Palu

“Pengguna jasa transportasi massal itu dari hari ke hari justru menyusut atau sepi penumpang. Padahal, Pemkot setiap bulan menganggarkan sebesar Rp 1,8 miliar untuk operasionalnya,” kata Mutmainah Korona kepada TribunPalu.com, Senin (20/5/2025).

Dijelaskan, pada Tahun Anggaran 2024, Pemkot Palu telah mengalokasikan dana sebesar Rp 17,12 miliar untuk operasional BRT Bus Trans Palu. 

Angka itu bahkan ditambah melalui APBD Perubahan sebesar Rp 5,6 miliar. 

Namun, progres di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.

Lebih lanjut, Mutmainah Korona mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas manajemen BRT tersebut. 

Baca juga: Oknum Guru Mengaji Disebut Berasal dari Ampibabo: Mantan Anleg Parimo

Menurutnya, pembayaran operasional yang bersifat flat senilai Rp 1,8 miliar per bulan untuk 24 unit bus menimbulkan tanda tanya besar.

“Apakah anggaran sebesar itu memang benar-benar sesuai dengan operasional 24 bus? Apakah sudah sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, apalagi dengan kondisi penumpang yang makin sedikit?” ucapnya.

Karena itu, Mutmainah Korona yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Palu ini mendesak Pemkot untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap program BRT Trans Palu.

“Kami mendorong agar evaluasi dilakukan secara objektif dan transparan dengan melibatkan pihak ketiga, yakni jasa konsultan manajemen pengawas. Mereka akan memeriksa, menelusuri, dan mengawasi seluruh proses operasional BRT,” tegasnya.

Ia yakin, keberadaan konsultan independen tersebut dapat memberikan rekomendasi berdasarkan temuan di lapangan, termasuk memberikan solusi pengelolaan yang lebih efektif. 

Salah satunya, mengkaji kembali kelayakan jumlah bus yang beroperasi agar lebih rasional dan sesuai kebutuhan daerah.

Baca juga: Kader TIDAR Sulteng Mahfudz Mahdang Pimpin Sidang Kongres Nasional

Menurutnya, hal ini penting mengingat beban APBD Kota Palu terhadap program ini cukup besar, sementara masih banyak kebutuhan prioritas yang harus dituntaskan.

“Mulai dari pencegahan stunting secara menyeluruh, pembangunan infrastruktur yang responsif gender dan inklusif, bantuan sosial, hingga pemulihan pasca bencana. Itu semua tidak kalah pentingnya,” tutup politisi yang akrab disapa Neng atau Ina ini.(*)