Tanggapi Kematian Ryan Nugraha, Cipayung Plus Sulteng Desak Kapolri Evaluasi Kapolda

TRIBUNPALU.COM - Cipayung Plus Sulteng yang terdiri dari berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa di Sulawesi Tengah mendesak Kapolri turun tangan menangani dugaan Penganiayaan warga sipil oleh Oknum Polisi di Kabupaten Bangggai laut.

Bahkan, Cipayung Plus Sulteng mendesak Kapolri mengevaluasi Kapolda Irjen Pol Agus Nugroho atas maraknya kasus serupa di Sulawesi Tengah.

"Kasus dugaan Penganiayaan ini adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Kapolda Sulteng dalam mengendalikan anggotanya. Kami meminta Kapolda untuk segera mundur atau dicopot dari jabatannya karena telah gagal mencegah terjadinya pelanggaran serius yang merusak citra institusi kepolisian," ucap Perwakilan Cipayung Plus Sulteng Renaldi sekaligus Ketua Badko HMI melalui rilisnya, Sabtu (31/5/2025).

Penganiayaan itu dialami seorang warga sipil bernama Ryan Nugraha di Kabupaten Banggai Laut hingga meninggal dunia.

Keluarga menduga, kematian Ryan Nugraha akibat penganiayaan yang dilakukan Oknum Polisi Polres Banggai Kepulauan.

Kekerasan yang dilakukan Oknum Polisi terhadap warga sipil seperti itu bukanlah yang pertama kali terjadi di Sulawesi Tengah.

Baca juga: Duga Kematian Ryan Nugraha Tak Wajar, Keluarga Laporkan Oknum Polisi ke Polres Banggai Kepulauan

Sebelumnya, beberapa insiden serupa juga pernah terjadi, memicu kecaman dari masyarakat dan aktivis.

Cipayung Plus Sulteng menganggap institusi kepolisian harus segera mengevaluasi kinerja kepemimpinan hingga bawahan di Polda Sulteng karena tidak mampu menanggulangi masalah kekerasan yang dilakukan personelnya.

"Masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada aparat kepolisian yang seharusnya melindungi mereka. Kapolda Sulteng tidak mampu melakukan perubahan dan justru membiarkan kasus itu terulang,," tutur Renaldi.

Sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda lainnya yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulteng juga menyatakan kesiapannya untuk menggelar protes besar-besaran jika permintaan mereka tidak dipenuhi. 

Mereka meminta agar proses penyelidikan kasus itu berlangsung transparan dan independen, serta menuntut sanksi tegas terhadap oknum polisi yang terlibat.

Cipayung Plus Sulteng juga mengingatkan agar aparat kepolisian segera melakukan reformasi internal untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Diketahui, Cipayung Plus Sulteng terdiri dari HMI, IMM, GMNI, LMND dan GMKI.(*)