Mahasiswa Gelar Aksi Kamisan di Depan Kantor Gubernur Sulteng, Soroti Tambang dan Dampaknya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Puluhan massa yang tergabung dalam Aksi Kamisan dan Fraksi Bersih-bersih Sulteng membentangkan spanduk di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (12/6/2025) sore.

Aksi itu berlangsung pukul 17.15 Wita hingga 18.45 Wita.

Massa membawa satu spanduk bertuliskan “Berani Merakyat Atau Berani Merusak” serta sejumlah pamflet dan pengeras suara.

Dalam aksi tersebut, peserta aksi damai menyuarakan sejumlah tuntutan.

Di antaranya evaluasi terhadap seluruh izin tambang di Sulawesi Tengah, pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta penghentian pemberian izin baru bagi perusahaan tambang.

Baca juga: Garuda Indonesia Jadi Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia Periode Mei 2025 Versi OAG Flightview

Korlap Aksi Fahri yang juga juga mahasiswa Himasos Universitas Tadulako angkatan 2022 menyebutkan, perusahaan tambang harus turut berkontribusi membiayai pendidikan gratis sebagai bentuk dukungan terhadap program Berani Cerdas yang diusung Gubernur Sulteng.

“Kami mendorong agar tambang-tambang yang beroperasi di Sulteng menyisihkan keuntungannya untuk pendidikan. Kami ingin generasi muda di daerah lingkar tambang bisa bersekolah tanpa beban biaya,” kata Fahri dalam orasinya.

Ia juga menyinggung soal proyek geothermal dan pariwisata super premium yang dinilai sebagai bentuk penggusuran terselubung. 

Fahri menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai program perampasan yang berdampak besar terhadap perempuan.

“PSN adalah proyek perampasan berskala besar yang merampas dan menghancurkan hidup perempuan, semua atas nama pembangunan nasional,” ujarnya.

Baca juga: Pengendara Alami Epilepsi, Begini Kronologi Mobil Terbakar di Parigi Moutong Sulteng

Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari wilayah Banggai Kepulauan, serta penindakan terhadap praktik pertambangan tanpa izin (PETI). 

Massa menyuarakan kekhawatiran atas limbah tailing yang membahayakan kesehatan buruh dan masyarakat, serta menuding keberadaan PLTU batu bara sebagai penyebab feminisida ekologis.

Koordinator Fraksi Bersih-Bersih Sulteng, Moh Ikhsan, turut mendesak Gubernur untuk membuka secara transparan tindak lanjut penutupan dua pertambangan galian C di Kelurahan Tipo, Palu.

“Aksi ini juga kami lakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni lalu. Kami ingin ada perlindungan nyata bagi ibu rumah tangga dan perempuan di wilayah tambang,” kata Ikhsan.

Aksi Kamisan ini berjalan tertib hingga selesai.(*)