Gubernur Sulteng Ajak Bupati dan DPRD Jaga 'Kemesraan' untuk Pengentasan Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok.

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulteng Anwar Hafid membacakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di hadapan para bupati dan anggota dewan.

Data itu dibacakan dalam sambutannya membuka  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Musrembang itu berlangsung di ruang paripurna sementara DPRD Sulteng, Jl Prof Moh Yamin, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Senin (30/6/2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat di Sulteng yang mengalami kemiskinan.

Kemiskinan Sulteng yang terpotret dari DTSEN mencapai 1.627.801 jiwa.

Baca juga: Sejak Peluncuran Berani Sehat, Pemprov Sulteng Tanggung Iuran BPJS Kesehatan untuk 19 Ribu Orang

"Pemerintah provinsi pasti tak akan pernah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah terbesar ini sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten kota," kata Anwar Hafid.

Karena itu, formula ‘4K’ yang terdiri dari Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan dan Kemesraan, sangat ditekankan sebagai pondasi kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Kalau kita semua sudah mesra, mesra DPRD dengan pemerintah, mesra pemerintah dengan forkopimda, mesra provinsi dengan kabupaten kota baru bisa selesai kemiskinan dan ini harapan saya,” ucap Anwar Hafid.

Berikut Data Kemiskinan Sulteng dihimpun TribunPalu.com dari DTSEN dibacakan gubernur:

1. Kota Palu sebanyak 143.709 jiwa

2. Kabupaten Sigi sebanyak 155.333 jiwa.

3. Kabupaten Donggala sebanyak 164.385 jiwa.

4. Kabupaten Poso sebanyak 159.724 jiwa.

5. Kabupaten Tolitoli sebanyak 126.629 jiwa.

6. Kabupaten Banggai sebanyak 160.824 jiwa.

7. Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 278.872 jiwa.

8. Kabupaten Banggai laut sebanyak 36. 747 jiwa.

9. Kabupaten Morowali Utara sebanyak 59.354 jiwa.

10. Kabupaten Tojo Unauna sebanyak 93.946 jiwa.

11. Kabupaten Morowali sebanyak 73.276

12. Kabupaten Buol sebanyak 112.423 jiwa.

13. Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 62.579 jiwa

3 Fokus Utama

Gubernur Anwar Hafid mendorong tiga fokus utama sebagai upaya intervensi bersama hingga 2029.

Ketiga fokus utama itu adalah pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi dan kabupaten kota telah mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah sebagai aktualisasinya.

Lewat deklarasi itu, kini tak ada lagi anak-anak Sulteng yang harus berhenti sekolah karena alasan biaya.

Apalagi dengan BERANI Cerdas, pemerintah provinsi telah mengambil alih seluruh pembiayaan pendidikan di jenjang SMA/SMK dan SLB sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah negeri yang membebani orangtua.

Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga memberikan beasiswa kuliah bagi mahasiswa penerima dari jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan, dan dari jalur prestasi dengan bukti IPK mulai 3.00.

“Saya yakin dalam 10 tahun, 1 sarjana (dalam) 1 rumah pasti terwujud,” tuturnya

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah provinsi juga menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun yang menunggak iuran BPJS Kesehatan lewat BERANI Sehat.

Cakupan program tambahnya lagi juga diperluas hingga dapat menanggung biaya pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang tidak tercover BPJS Kesehatan, seperti tumor dan kanker, serta penanganan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.

“Sekarang BERANI Sehat yang bayar jadi kalau ada program pak bupati seperti BERANI Sehat saya harap dapat dialihkan ke yang lain,” tutur Anwar.

Selain itu, Gubernur Anwar Hafid juga mengimbau bupati dan walikota berkoordinasi dengan dinas sosial masing-masing untuk memastikan warga kurang mampu terdaftar dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk mendongkrak pendapatan rakyat, gubernur lalu mempersiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah ‘candradimuka’ dalam menciptakan SDM terampil siap kerja serta menjembatani mereka dengan industri-industri yang telah berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal. 

Baca juga: Gubernur Sulteng Apresiasi Pemusnahan 48,6 Kg Sabu: Bukti Komitmen Polda Berantas Narkoba

Sektor pertanian dan perikanan juga tak luput jadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat lewat optimalisasi potensi ‘emas hijau’ dan ‘emas biru’.

Terobosan lain yang ditempuh untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dilakukan dengan jalan optimalisasi potensi fiskal dari pajak-pajak daerah seperti pajak air permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Prioritas penarikan pajak ini menyasar ke perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah kabupaten kota. 

“Saya sudah merubah pergub pajak air permukaan supaya pakai standar maksimal menghitung (tarifnya),” terangnya terkait optimalisasi fiskal daerah.

Selain itu, kendaraan-kendaraan operasional perusahaan yang belum ber-plat Sulteng tegas gubernur harus segera beralih ke plat ‘DN’ dan juga mempercepat penerapan PBBKB di Sulteng.(*)