Wali Kota Palu Ungkap PAD Sebagian Bergantung pada PBB, Keluhkan Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengungkapkan bahwa salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Hal itu disampaikan saat menemui langsung massa aksi penyintas Huntap Balaroa yang menyegel Kantor Kelurahan, Kamis (10/7/2025).

Menurut Hadianto, PAD sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk penerbitan sertifikat hunian dan pembayaran program padat karya.

"Pendapatan Asli Daerah Kota Palu sebagian besar berasal dari PBB, disamping pajak-pajak yang lain,” ujar Hadianto di hadapan warga.

Baca juga: Modus Baru OMC, Minta Member Bayar Pajak Lewat Akun, DJP: Itu Penipuan!

Pernyataan itu muncul setelah salah satu warga, Moh. Zein, menyampaikan keluhan bahwa gaji orang tua mereka yang ikut dalam program padat karya belum juga dibayarkan.

“Gaji orang tua kami, padat karya, belum dibayarkan,” ungkap Moh Zein saat aksi berlangsung.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Palu menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih sangat bergantung pada kepatuhan warga membayar PBB. 

Ia bahkan menyebut dari 144.280 wajib pajak PBB di Kota Palu, hanya sekitar 2.700 yang membayar pada tahun 2024 lalu.

Baca juga: TP3S Tekankan Pentingnya Kerja Terpadu Tekan Stunting di Parigi Moutong

“Wajib pajak PBB di Kota Palu berjumlah 144.280, tapi tahun 2024 yang membayar hanya 2.700,” ungkap Hadianto.

Atas fakta tersebut, Hadianto mengajak seluruh masyarakat untuk tertib membayar PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan kota dan pelayanan publik.

"Saya minta masyarakat sadar bahwa PBB ini akan kembali lagi ke rakyat lewat program dan pelayanan,” tambahnya.

Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk mempercepat penyaluran hak-hak warga seperti sertifikat hunian dan pembayaran program padat karya, asalkan seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi mendukung sumber pendanaan daerah. (*)