Modus Baru OMC, Minta Member Bayar Pajak Lewat Akun, DJP: Itu Penipuan!

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – OMC seolah tak pernah kehilangan akal untuk melancarkan modus penipuannya. 

Terbaru, para member kembali diminta melakukan pembayaran “pajak” melalui akun masing-masing di platform tersebut.

Dalam tampilan akun tersebut, bahkan terpampang logo resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seolah menambah kesan legalitas. 

Pajak yang diminta adalah jenis PPh 21, dengan nominal tagihan disesuaikan berdasarkan tingkatan pendapatan yang diklaim OMC, mulai dari level P1 hingga P9.

Baca juga: TP3S Tekankan Pentingnya Kerja Terpadu Tekan Stunting di Parigi Moutong

Pihak OMC berdalih, pembayaran pajak ini diperlukan untuk mengaktifkan kembali akun member yang sebelumnya ditangguhkan.

Namun, klarifikasi resmi datang dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu. 

Melalui Kepala Seksi Pelayanan, Edy Prasetyo, ia dengan tegas menyatakan bahwa praktik tersebut adalah bentuk penipuan.

"Bayar pajak hanya melalui bank persepsi saja. Tidak ada yang lain," ujar Edy kepada TribunPalu.com, Kamis (10/7/2025).

Baca juga: Kantor Lurah Disegel Warga, Wali Kota Palu Janjikan Sertifikat Rampung Agustus 2026

Lebih lanjut, Edy menegaskan bahwa DJP tidak pernah memungut pajak melalui akun digital pihak ketiga, apalagi melalui platform yang bukan milik pemerintah.

Sebagai informasi, bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara seperti pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Dengan kata lain, pembayaran pajak hanya dilakukan melalui kanal resmi, dan tidak bisa dilakukan melalui aplikasi abal-abal.

Kasus ini semakin menambah daftar panjang dugaan penipuan yang dilakukan oleh OMC, yang sebelumnya telah dilaporkan banyak pihak sebagai investasi bodong berkedok afiliasi digital.

Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming pengembalian dana atau pengaktifan akun, apalagi jika harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. 

Jika menemukan modus serupa, warga disarankan segera melapor ke Satgas Waspada Investasi atau OJK. (*)