Wabup Parimo Ingatkan Pembangunan Labkesmas dan Puskesmas Torue Harus Sesuai Bestek dan Tepat Waktu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengingatkan kontraktor agar menjalankan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Puskesmas Torue sesuai aturan dan spesifikasi teknis.

Peringatan itu ia sampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama dua fasilitas tersebut di Jl. Jalur 2 Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Jumat (11/7/2025).

Dalam sambutannya, Abdul Sahid menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan bestek yang telah ditetapkan.

“Saya memohon kepada kontraktor, kerjakanlah pembangunan ini sesuai bestek yang telah ditetapkan, tepat waktu, dan jaga keselamatan para pekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keselamatan pekerja harus menjadi perhatian utama selama proses pembangunan berlangsung.

Baca juga: Peletakan Batu Pertama Labkesmas, Wabup Parimo: Ini Janji yang Kami Wujudkan

Menurutnya, pelanggaran prosedur atau pengabaian aspek keselamatan bisa berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.

“Saya selaku pimpinan daerah sangat mengharapkan kerja sama yang baik. Jangan sampai bersentuhan dengan hukum di kemudian hari. Itu yang saya minta,” tegasnya.

Wabup juga menekankan bahwa pemerintah tidak ingin menghadapi masalah akibat ketidaksungguhan kontraktor dalam menjalankan proyek.

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan masyarakat, untuk turut mengawal jalannya pembangunan.

“Ini pembangunan untuk rakyat. Mari kita pastikan mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ucap Abdul Sahid.

Ia berharap Labkesmas dan Puskesmas Torue tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi pusat pelayanan kesehatan yang hidup dan bermanfaat.

Baca juga: BSU Sulteng Baru Terealisasi 47 Persen, Kantor Pos Targetkan Rampung Akhir Juli

Sebab menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Abdul Sahid juga menyebut pembangunan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap kelompok rentan dan wilayah sulit akses.

Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan semua pembangunan berjalan dengan semangat pengabdian dan transparansi.

“Bukan hanya membangun, tapi juga memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” pungkasnya. (*)