Andhika Mayrizal Amir Dukung Sulteng Jadi Simpul Logistik Nasional

TRIBUNPALU.COM - Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, mendukung usulan Gubernur Anwar Hafid untuk menetapkan Sulawesi Tengah sebagai simpul logistik nasional.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Menteri Koordinator Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungannya ke Kota Palu.

“Sebagai perwakilan daerah, saya sangat setuju dengan apa yang menjadi usulan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah tersebut. Itu adalah mimpi besar dari para pemimpin terdahulu yang kini harus kita wujudkan bersama,” ujar Andhika Mayrizal Amir.

Baca juga: Polres Donggala Tangani 40 Kasus Narkoba Sejak Awal 2025, Sita 418 Paket Sabu

Menurutnya, pemerataan pembangunan sangat bergantung pada infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Infrastruktur penghubung seperti ruas Kasimbar–Tambu tidak hanya akan memotong jarak tempuh, tetapi juga dapat menurunkan biaya logistik dan memperlancar rantai produksi dari sentra industri ke pasar domestik maupun ekspor.

Andhika Mayrizal Amir juga menyoroti perlunya membuka jalur alternatif selain Kebun Kopi, yang selama ini menjadi satu-satunya akses vital menuju berbagai wilayah strategis seperti Makassar, Sulawesi Utara, Morowali, Banggai, dan sekitarnya.

“Mulai sekarang memang harus dipikirkan jalur alternatif. Ketergantungan pada satu akses utama seperti Kebun Kopi berisiko besar, apalagi jika terjadi bencana atau hambatan distribusi,” tambah Andhika Mayrizal Amir.

Baca juga: Polres Donggala Catat Lonjakan Gangguan Kamtibmas 12 Kasus dalam Sepekan, Pencurian Mendominasi

Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, Andhika Mayrizal Amir menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan usulan tersebut ke pemerintah pusat secara kelembagaan, sejalan dengan visi pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto mempunyai visi Asta Cita, yakni delapan program prioritas nasional yang salah satunya adalah pemerataan pembangunan wilayah.

“Kami di DPD RI akan menjadikan ini prioritas dalam komunikasi dengan kementerian teknis dan lembaga negara lainnya,” tutupnya. (*)