Bupati Parimo Minta Dinkes Inventarisir Ambulans, Siapkan Skema Kerja Sama dengan Pemilik

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, meminta Dinas Kesehatan untuk segera menginventarisir seluruh armada ambulans yang ada di wilayah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Langkah itu untuk menyusun kerja sama pemanfaatan ambulans milik desa, yayasan, dan rumah ibadah dalam mendukung layanan kesehatan gratis.

“Saya sudah sampaikan ke Kadis Kesehatan agar semua ambulans itu didata dan diajak kerja sama,” ujar Erwin Burase saat launching Program Sehat Bersama, Selasa (15/7/2025).

Baca juga: Pendamping Hukum Korban Penipuan Minta Polisi Segera Usut Dalang OMC Parigi Moutong

Menurut Erwin, jumlah ambulans di Parimo sudah cukup banyak, bahkan tersebar di hampir setiap kecamatan dan desa.

“Ambulans ada di masjid, yayasan, desa-desa juga punya. Kalau ini dimaksimalkan, tidak perlu beli armada baru,” katanya di Puskesmas Ampibabo.

Ia khawatir jika tidak diatur, armada-armada yang ada akan terbengkalai karena masyarakat lebih memilih layanan pemerintah yang gratis.

“Kalau pemerintah sudah gratiskan layanan antar, ambulans lain akan nganggur. Itu mubazir,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, penggunaan ambulans non-pemerintah masih kerap dibebani biaya operasional oleh pengelola.

Karena itu, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk operasional agar kerja sama berjalan tanpa memberatkan masyarakat.

Baca juga: Sinopsis Film Panggilan Dari Kubur! Liburan Membawa Petaka, Tayang 14 Agustus 2025

“Kita kerja sama saja dengan pemilik ambulans yang sudah ada, itu jauh lebih hemat,” tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa saat berkunjung ke Bolano, hampir semua desa mengusulkan permintaan armada baru.

“Saya bilang, bukan tambah armada. Tapi yang ada kita tata baik. Sudah cukup sebenarnya,” jelas Erwin.

Erwin Burase berharap sistem layanan kesehatan bergerak dapat berjalan maksimal dengan kolaborasi semua pihak.

“Kalau ini kita kelola bersama, masyarakat terbantu dan pemerintah tidak boros,” pungkasnya.

(*)