DPRD Palu

Zet Pakan Nilai Retribusi Sampah Terlalu Mahal, Minta DLH Tambah Armada Angkut

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara besaran retribusi yang dibebankan kepada masyarakat dengan kualitas layanan.

Penulis: Robit Silmi | Editor: Regina Goldie
ROBIT/TRIBUNPALU.COM
RESES DPRD PALU - Anggota DPRD Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Zet Pakan, menyoroti besarnya pungutan retribusi Sampah rumah tangga yang saat ini diberlakukan di Kota Palu. 

Lapora Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggota DPRD Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Zet Pakan, menyoroti besarnya pungutan retribusi Sampah rumah tangga yang saat ini diberlakukan di Kota Palu.

Menurut Zet, angka retribusi yang mencapai Rp35 ribu per bulan dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Saya rasa itu masih terlalu mahal. Kalau bisa, ya di bawah Rp20 ribu lah,” kata Zet Pakan kepada TribunPalu.com, Rabu (16/7/2025).

Zet menuturkan, berdasarkan kunjungan kerjanya ke beberapa daerah lain di Indonesia, retribusi Sampah di sana jauh lebih murah, bahkan ada yang hanya memungut Rp10 ribu hingga Rp5 ribu per bulan.

Baca juga: Apel Bersama, Wabup Banggai Kembali Tegaskan Disiplin ASN

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara besaran retribusi yang dibebankan kepada masyarakat dengan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah.

“Harus diimbangi, tingginya retribusi ya harus sebanding dengan pelayanan pengangkutan Sampah,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Palu yang bermitra langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Zet menyatakan komitmennya untuk membawa isu ini ke rapat bersama mitra kerja.

“Nanti saya akan coba bicarakan juga soal penambahan armada roda tiga dan roda empat untuk pengangkutan Sampah,” ujarnya.

Ia menambahkan, armada roda tiga seperti kaisar sangat efektif menjangkau gang sempit di permukiman padat, sementara roda empat dibutuhkan untuk cakupan wilayah yang lebih luas.

Penambahan armada dinilai mendesak agar proses pengangkutan Sampah di Kota Palu dapat dilakukan lebih rutin dan merata, serta tidak memunculkan keluhan warga seperti yang terjadi di Lasoani. (*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved