DPRD Palu
DPRD Kota Palu Sudah Kantongi Bukti Dugaan PPPK Siluman dari Aliansi Honorer
Bukti tersebut diserahkan langsung oleh Aliansi Tenaga Honorer Kota Palu beberapa waktu lalu.
Penulis: Robit Silmi | Editor: Regina Goldie
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi
TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi A DPRD Kota Palu menyatakan telah mengantongi sejumlah bukti awal terkait dugaan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Bukti tersebut diserahkan langsung oleh Aliansi Tenaga Honorer Kota Palu beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, mengatakan data yang diberikan oleh Aliansi Honorer kini sedang dipelajari dan akan dicocokkan dengan data resmi dari BKPSDM Kota Palu.
Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Dukung Pendirian SMK Negeri Sidole di Parigi Moutong
“Saya sudah dikirimkan sebagian, kemarin dua hari yang lalu. Ini karena Pak Abdidin (Kepala BKPSDM Palu) masih di Jakarta. Saya akan menemui langsung untuk memastikan bagaimana dengan data yang dikirimkan ini, tentunya nanti akan dicocokkan,” ungkap Rustia, Kamis (6/11/2025).
Menurut Rsutia, Komisi A juga telah mengantongi laporan bahwa terdapat pembekuan sementara pembayaran gaji PPPK di empat OPD yang diduga terindikasi pelanggaran, yakni:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), serta
4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Baca juga: Rolly Dorong UMKM Sigi Naik Kelas Lewat Program Inkubasi GIAT 3.0
Pembekuan tersebut dilakukan sebagai langkah kehati-hatian sambil menunggu hasil klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
“Kami sudah tahu, tapi dalam hal ini kami tetap akan mengusut tuntas dulu,” tegas Rsutia.
Komisi A juga berencana memanggil kembali perwakilan Aliansi Honorer Kota Palu untuk menyandingkan bukti-bukti yang mereka miliki dengan dokumen resmi dari BKPSDM.
Rustia menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas agar tidak ada oknum yang diangkat tanpa dasar pengabdian yang jelas.
Komisi A DPRD Palu juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat jika diperlukan.(*)
| Komisi A DPRD Palu Tegaskan Sanksi Berat untuk Oknum Terlibat Kasus PPPK Siluman |
|
|---|
| Zet Pakan Terpilih Pimpin GAMKI Palu Periode 2025-2028 |
|
|---|
| Donald Payung Serap Aspirasi Warga Tatura Utara Palu, Sampah dan Drainase Disoalkan |
|
|---|
| DPRD Palu Setujui 3 Raperda, Termasuk Perlindungan Perempuan dan Ketahanan Keluarga |
|
|---|
| Alfian Chaniago Suarakan Jeritan Honorer Belum Jadi PPPK di DPRD Palu |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/IMG_6983jpeg.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.