Menteri Nusron Wahid Minta IPPAT Berpartisipasi dalam Transformasi Layanan Pertanahan

TRIBUNPALU.COM, PALU - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong keterlibatan aktif Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam transformasi layanan pertanahan nasional.

Menurut Menteri Nusron Wahid, IPPAT merupakan bagian hulu dari ekosistem layanan pertanahan yang tak terpisahkan dari proses pelayanan di Kantor Pertanahan. 

"Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade," ujar Menteri Nusron di hadapan anggota IPPAT dari berbagai daerah yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading 2025 di Manado, Jumat (18/07/2025).

Ia mengungkapkan, ada dua isu utama yang masih dihadapi masyarakat terkait pelayanan pertanahan.

Baca juga: Menteri Nusron Bersama Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara Sepakat Jaga Ekosistem Tata Ruang

Yakni lamanya proses layanan dan praktik pungutan liar (pungli).

Menteri Nusron Wahid menilai, kedua persoalan itu tak bisa dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk PPAT. 

Untuk percepatan dan pembersihan layanan publik, termasuk pertanahan, ia menyebut perlu perubahan mendasar dalam dua hal, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM).

"Solusi percepatan pelayanan itu kita buat rumus dalam ilmu manajemen, namanya dua S. S pertama adalah sistemnya harus kita ubah. S kedua adalah SDM-nya harus kita update atau kita transformasi," jelas Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor 2010-2015 tersebut.

Sekitar 75 persen dari total layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor.

Maka dari itu, kantor-kantor tersebut menjadi titik krusial untuk memastikan transformasi benar-benar berdampak luas.

“Kalau benar pelayanannya, kalau semua peralihan elektronik, maka akan ada efek snowball yang mengikuti pola transformasi,” tutur Menteri Nusron.

Baca juga: Kolaborasi Proyek RIMBA, Kementerian ATR/BPN Gandeng Tiga Universitas

Transformasi, menurut Menteri Nusron, tidak bisa hanya dilakukan oleh internal Kementerian ATR/BPN.

Kolaborasi dengan mitra, seperti PPAT, justru menjadi kunci utama perubahan.

Oleh karena itu, ia mendorong IPPAT untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritasnya dalam mendukung layanan pertanahan yang cepat, bersih, dan profesional.

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulawesi Utara Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran. 

Turut hadir Wali Kota Manado Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap beserta Pengurus Pusat IPPAT serta 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari penjuru Indonesia.(*)