Pemkot Alihkan 14 PAUD Swasta di Kota Palu Jadi Negeri

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Kota Palu mendorong percepatan program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Program tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, saat membuka kegiatan advokasi dan pendampingan Wajar 13 Tahun dan ATS, Rabu (23/7/2025), di Kantor BPMP Sulteng, Jl Soetomo, Kota Palu Palu.

Baca juga: Anwar Hafid Resmi Jabat Waketum Persipal: Siap Bawa Laskar Tadulako

“Ini bagian dari komitmen kami meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini,” ujar Irmayanti.

Menurut Irmayanti, Pemkot Palu telah mengalihkan 14 PAUD swasta menjadi negeri. 

Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat mendapat layanan pendidikan usia dini dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Biaya di sekolah swasta cukup tinggi. Kami juga berencana mendirikan tiga PAUD negeri tambahan,” katanya.

Sekda menegaskan, syarat masuk SD kini mewajibkan anak memiliki ijazah PAUD. 

Langkah ini diambil karena PAUD dianggap sebagai fondasi penting dalam membentuk karakter anak sejak dini.

“Anak-anak sekarang akan memasuki usia emas di tahun 2045. Maka pendidikan usia dini menjadi sangat penting,” ucapnya.

Irmayanti menambahkan, program ini juga selaras dengan agenda strategis nasional, termasuk penyesuaian dengan Asta Cita Presiden RI.

Baca juga: 203 Paket Pengadaan TA 2024 Belum Dilaporkan, Sekprov Sulteng Soroti OPD

“Insya Allah akan terus kami sinergikan dengan program pusat,” jelasnya.

Pemkot Palu juga menggandeng Yayasan Sampoerna Indonesia dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik. 

Sejumlah kepala sekolah telah dimagangkan ke sekolah binaan Yayasan Sampoerna di Jakarta.

“Tujuannya agar kualitas pendidikan kita ikut meningkat,” tambah Irmayanti.