Pemprov Sulteng Dorong Integrasi Program CSR dengan Nawacita BERANI

TRIBUNPALU.COM - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menerima audiensi Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan itu di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (24/7/2025). 

Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara terarah dan berkeadilan.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Masyarakat Pemantau TJSL Sulteng, Taslim Bahar bersama jajaran pengurus. Sementara itu, gubernur turut didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Yoppy Patiro.

Baca juga: Pemprov Sulteng Terima Dana Rp412 Miliar untuk Program Cetak Sawah 2025

Dalam pertemuan singkat tersebut, Gubernur Anwar Hafid dan Masyarakat Pemantau TJSL sepakat membangun kolaborasi yang erat untuk memastikan program-program CSR perusahaan selaras dengan prioritas pembangunan dalam bingkai Nawacita BERANI yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Perlu ada langkah konkret dan sinergi kelembagaan agar program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin ada arah kebijakan yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat," ujar Gubernur Anwar Hafid.

Ia juga menginstruksikan jajaran Dinas Lingkungan Hidup untuk segera duduk bersama masyarakat Pemantau TJSL guna menyusun rapat kerja teknis.

Rapat ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk menarik kesimpulan bersama terkait arah kebijakan CSR, terutama sektor dan kegiatan yang perlu menjadi prioritas pembiayaan perusahaan.

Baca juga: Polres Parigi Moutong Kembalikan Dua Motor Curian ke Pemilik

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yoppy Patiro, menyatakan siap menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Tengah.

"Selama ini CSR cenderung berjalan parsial. Dengan optimalisasi regulasi dan integrasi dengan RPJMD, diharapkan CSR bisa lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,"tutupnya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, maju dan berkelanjutan, yang tak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga didukung kontribusi nyata dari dunia usaha. (*)