Insentif Guru Honorer Tahun 2025: Simak Perubahan Besaran dan Mekanisme Pembayaran

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah kembali menyesuaikan kebijakan insentif untuk guru non-ASN atau guru honorer, efektif mulai 1 Agustus 2025.

Perubahan meliputi kriteria penerima, besaran nominal, dan mekanisme penyaluran dana.

Penyesuaian ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan memastikan bantuan tepat sasaran, seiring diperluasnya cakupan penerima insentif.

Baca juga: Guru Wajib Tahu: Link Baru Info GTK dan Cara Validasi Tunjangan 2025

Dengan kebijakan baru, lebih banyak Guru honorer dapat menerima bantuan meski nominalnya lebih kecil dan pembayaran dilakukan sekaligus.

Subkoordinator Aneka Tunjangan Puslapdik, Sri Lestariningsih mengatakan petunjuk teknis penyaluran insentif tahun ini akan berfokus pada data yang terverifikasi melalui Dapodik.

“Pada petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif tahun 2025 ini, Puslapdik bersama-sama dengan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melakukan sinkronisasi dan verifikasi data guru melalui Dapodik," kata Sri, dilansir dari Kompas.com, Minggu (3/8/2025).

Lantas, apa saja aturan baru insentif Guru honorer tahun ini?

Penerima lebih banyak, tapi besaran insentif lebih kecil
Salah satu perubahan paling signifikan adalah penyesuaian nominal dan jumlah penerima.

Jika pada tahun 2024 jumlah penerima insentif hanya sekitar 67.000 guru dari berbagai jenjang, tahun ini angka tersebut melonjak drastis menjadi 341.248 guru.

Meskipun jumlah penerima bertambah, besaran insentif yang diterima setiap guru justru menurun.

Pada tahun 2024, insentif yang diberikan adalah Rp3,6 juta per tahun yang dicairkan per semester.

Baca juga: Skuad Anyar Chelsea 2025/2026 Diumumkan Usai Musim Gemilang

Namun, di tahun 2025 ini, insentif ditetapkan sebesar Rp2,1 juta per tahun dan akan dibayarkan sekaligus.

"Bila tahun sebelumnya sebesar Rp 3.600.000 per tahun dan dibayarkan per semester, maka tahun 2025 ini, bantuan insentifnya sebesar Rp 2.100.000 per tahun dan dibayarkan sekaligus," kata Sri.

Aturan terbaru penyaluran insentif guru non-ASN
Selain soal nominal, perubahan penting lainnya dalam penyaluran bantuan insentif bagi guru non ASN tahun ini adalah penghapusan syarat masa kerja minimal selama 17 tahun.

Meski demikian, penerima tetap harus memenuhi sejumlah kriteria tambahan, seperti tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.