Parigi Moutong Segera Susun SK Tanggap Darurat Malaria, Pemprov: Butuh Koordinasi Lintas Sektor

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pembentukan tim penanganan lintas sektor untuk menghadapi lonjakan kasus Malaria di Kabupaten Parigi Moutong.

Langkah itu dibahas bersama tim Kementerian Kesehatan yang turun langsung ke lokasi kasus di Kecamatan Moutong.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Hestiwati Nanga, menyebut koordinasi saat ini mengarah pada pembentukan tim darurat.

"Nanti akan dibentuk tim penanganan bersama sektor terkait," ujar Hestiwati, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Pemkab Sigi Serahkan Hibah Lahan untuk Pembangunan Kodam XXIII/Palaka Wira

Menurutnya, dengan tim khusus, tugas dan fungsi instansi yang terlibat bisa lebih terarah.

"Akan dituangkan dalam SK lintas sektor," katanya.

Hestiwati mengatakan, Parigi Moutong sudah memiliki Peraturan Bupati tentang penanganan bencana.

"Perbup bencana alam dan nonalam sudah ada," jelasnya.

Namun untuk kasus Malaria, saat ini sedang disusun draf khusus terkait penetapan status tanggap darurat.

Baca juga: Satu-satunya Perempuan di KPID Sulteng, Mita Meinansi Siap Kawal Siaran Edukatif untuk Perempuan

"Sedang disusun draf redaksi tanggap darurat Malaria," ucapnya.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut penting sebagai dasar kerja teknis penanganan.

"Dengan draf itu, pelaksanaan di lapangan lebih terarah," kata Hestiwati.

Kasus Malaria di Parigi Moutong saat ini telah mencapai 147 orang dari sejumlah kecamatan.

"Kecamatan Moutong tercatat sebagai wilayah dengan kasus terbanyak," ujarnya.

Baca juga: Ada Buka Tutup Jalan Ampera-Surumana Donggala, Ini Jadwalnya

Meski awalnya terdeteksi di Moutong, penyebaran juga terjadi di kecamatan lain dalam jumlah kecil.

"Ada kasus juga di kecamatan lain," katanya.

Hestiwati berharap seluruh sektor bisa terlibat aktif dalam pengendalian agar kasus tidak meluas.

"Butuh keterlibatan semua pihak," ucapnya.

Ia juga memastikan koordinasi dengan Kemenkes dan pemda kabupaten terus dilakukan secara intensif.

"Langkah cepat harus kita lakukan bersama," pungkasnya. (*)