Pemkab Parimo dan BNN Poso Kembangkan Program Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - BNN Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sepakat memperluas kerja sama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan ini termasuk melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan antara Kepala BNN Poso, Pradiptya Mahayana, dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, di ruang kerja Wabup, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Selasa 5 Agustus 2025, Emas Antam Naik Rp 13 Ribu, Cek Daftar Harga Terbarunya

Selain mengagendakan tes urine mendadak bagi ASN dan pegawai non-ASN, kedua pihak sepakat bahwa pemberantasan narkoba harus melibatkan peran aktif masyarakat.

“Kerja sama ini tidak berhenti di tes urine saja. Kami akan menyasar edukasi dan pencegahan dari tingkat bawah,” ujar Pradiptya Mahayana.

Program ini akan mencakup penyuluhan terpadu di instansi pemerintah, sekolah, hingga komunitas desa yang dinilai rentan penyalahgunaan narkoba.

Wakil Bupati Parigi Moutong menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan di lapangan.

“Kami ingin upaya pencegahan ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di pemerintahan,” kata Abdul Sahid.

Ia menyebut, edukasi di tingkat masyarakat penting agar bahaya narkoba bisa dicegah sebelum masuk ke lingkungan keluarga dan sekolah.

Pradiptya Mahayana menambahkan, pendekatan berbasis masyarakat akan didorong lewat pelatihan kader anti-narkoba dan pembentukan relawan desa bersih narkoba.

Langkah ini dianggap sebagai strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan sosial terhadap ancaman narkotika.

Selain itu, kerja sama juga akan mencakup fasilitasi rehabilitasi bagi pengguna yang ingin pulih secara sukarela.

“Kami ingin masyarakat tidak takut untuk melapor atau meminta bantuan,” kata Pradiptya.

Wakil Bupati Parigi Moutong menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan di lapangan.