DBH Nikel Sulteng Hanya Rp 220 Miliar, Padahal Sumbang Devisa Rp 571 Triliun

Misalnya untuk menggenjot PAD dari pajak air permukaan maka gubernur telah menetapkan Pergub Nomor 15 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai payung untuk menaikkan besaran pajak yang signifikan bagi industri dan pertambangan.

Sementara dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Ia berharap dapat meniru Provinsi Kalimantan Timur yang berhasil menjadikan pajak ini sebagai penyumbang terbesar bagi PAD-nya. 

Tak berhenti sampai di situ, Gubernur Anwar Hafid juga memaparkan potensi investatif yang dimiliki Sulteng.

Diantaranya dari sektor Perkebunan dengan komoditi kelapa dan durian yang kini sudah bisa diekspor langsung ke Tiongkok via Pelabuhan Pantoloan.

Baca juga: Cek Tekanan Darah hingga Gula Darah, ASN Sulteng Jalani Pemeriksaan Gratis

Lalu di sektor pertanian, Sulteng mendapatkan program cetak sawah baru sebesar 10 ribu hektar untuk mendukung visi kedaulatan pangan.

Sulteng juga berpeluang menjadi lumbung perikanan nasional karena memiliki potensi 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta perikanan darat seperti tambak udang di dua kabupaten potensial yakni Donggala dan Banggai.

Lebih jauh lagi, Sulteng juga diproyeksikan menjadi ‘Koridor Timur Indonesia’ melalui pembangunan infrastruktur vital seperti pembangunan jalan Tambu-Kasimbar yang kelak menjadi jalur arteri logistik dari Indonesia Timur menuju IKN dan pulau-pulau lain di sebelah barat.

“Barang-barang dari timur tidak perlu lagi memutar di kepala Pulau Sulawesi,” ujar gubernur menyatakan dengan jalan Tambu-Kasimbar dapat menghemat hingga 40 kilometer perjalanan menuju IKN daripada harus memutari Sulawesi.

Baca juga: Gelar Aksi Damai, FMKPM Tuntut Anwar Gubernur Sulteng Tandatangani Petisi Soal Tambang

Atas gagasan-gagasan tersebut, Ketum IKA PMII Fathan Subchi mengapresiasi dan optimis akan terwujud di masa depan.

“Kita optimis Sulawesi Tengah bisa besar dan maju,” serunya di hadapan seluruh kader yang mengikuti muswil IKA PMII. 

Lebih lanjut, ia juga memastikan komitmen BPK-RI untuk mengkaji secara komprehensif terhadap berbagai aturan di tingkat pusat perihal hak-hak daerah penghasil mineral tambang serta optimalisasi pajak-pajak dan retribusi daerah sebagaimana penyampaian gubernur tadi.

Hal ini lanjutnya jadi fokus perhatian BPK-RI sebab banyak pemda yang menghadapi problem serupa terkait ketimpangan kontribusi sektor tambang yang kecil bagi PAD mereka.

Baca juga: Lahan Pertanian Hancur Akibat Tambang Nikel, Warga Siuna Banggai Terancam Kelaparan