Gubernur Ajak PMII Bersinergi Tingkatkan PAD Sulteng: Pajak dan Investasi Jadi Kunci

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya sinergitas kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam mengakselerasi pembangun Sulteng Nambaso.

Hal ini ia sampaikan di hadapan Ketum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII sekaligus Anggota VI BPK-RI, Fathan Subchi dalam acara Muswil IKA PMII Sulteng di Hotel Aston, Jl Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Minggu (10/8/2025) sore.

“Tidak ada lagi kesuksesan dengan skill individu,” tegasnya bahwa sinergitas dengan berbagai elemen termasuk PMII menjadi kunci pembangunan Sulteng.

Baca juga: Kasus Kerusakan Lingkungan di Siuna Banggai Mulai Diusut, Kapolres: Penyelidikan Awal

Salah satu fokus yang disorot gubernur di kesempatan itu ialah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025, PAD Sulteng diproyeksikan naik hingga 2,5 Triliun dari semula hanya 2,1 Triliun, dengan peningkatan sebesar 400 Miliar.

“Kita terus mengupayakan beberapa potensi PAD,”ucapnya.

Ia mengungkapkan potensi PAD dari DBH Sulteng selama dua tahun berturut-turut yang belum disalurkan Kemenkeu dan berharap kiranya Anggota VI BPK-RI Fathan Subchi dapat menyuarakan aspirasi ini.

“DBH 2023, 2024 belum disalurkan, semuanya hampir 500 Miliar,” terangnya.

Kekayaan mineral tambang Sulteng dari nikel misalnya, diakui gubernur sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan namun faktanya justru belum berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan.

Sulteng sebagai lumbung nikel hanya memperoleh DBH mencapai Rp 220 Miliar per tahun sementara kontribusi nikel Sulteng bagi devisa negara per tahun hingga 571 Triliun Rupiah.

Misalnya untuk menggenjot PAD dari pajak air permukaan maka gubernur telah menetapkan Pergub Nomor 15 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai payung untuk menaikkan besaran pajak yang signifikan bagi industri dan pertambangan.

Sementara dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Ia berharap dapat meniru Provinsi Kalimantan Timur yang berhasil menjadikan pajak ini sebagai penyumbang terbesar bagi PAD-nya. 

Baca juga: Mobil Putih Terperosok di Jalan Ambesia Barat Parimo, Diduga Sopir Mengantuk

Tak berhenti sampai di situ, Gubernur Dr.Anwar Hafid juga memaparkan potensi investatif yang dimiliki Sulteng.

Diantaranya dari sektor Perkebunan dengan komoditi kelapa dan durian yang kini sudah bisa diekspor langsung ke Tiongkok via Pelabuhan Pantoloan.

Lalu di sektor pertanian, Sulteng mendapatkan program cetak sawah baru sebesar 10 ribu hektar untuk mendukung visi kedaulatan pangan.

Sulteng juga berpeluang menjadi lumbung perikanan nasional karena memiliki potensi 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta perikanan darat seperti tambak udang di dua kabupaten potensial yakni Donggala dan Banggai.

Lebih jauh lagi, Sulteng juga diproyeksikan menjadi ‘Koridor Timur Indonesia’ melalui pembangunan infrastruktur vital seperti pembangunan jalan Tambu-Kasimbar yang kelak menjadi jalur arteri logistik dari Indonesia Timur menuju IKN dan pulau-pulau lain di sebelah barat.

“Barang-barang dari timur tidak perlu lagi memutar di kepala Pulau Sulawesi,” ujar gubernur menyatakan dengan jalan Tambu-Kasimbar dapat menghemat hingga 40 kilometer perjalanan menuju IKN daripada harus memutari Sulawesi.

Selain itu, akan dibangun pula sejumlah ruas jalan alternatif untuk memastikan konektivitas yang lancar dan efisien, sekaligus solusi bagi jalur Kebun Kopi yang sering buka tutup akibat longsor maupun perbaikan jalan.

Diantaranya, jalan dari Sausu di Kabupaten Parigi Moutong tembus ke Palolo di Kabupaten Sigi, lalu jalan dari Siniu di Kabupaten Parigi Moutong tembus di Kelurahan Pantoloan Kota Palu serta jalan By Pass Parigi-Palu.

Atas gagasan-gagasan tersebut, Ketum IKA PMII Fathan Subchi mengapresiasi dan optimis akan terwujud di masa depan.

“Kita optimis Sulawesi Tengah bisa besar dan maju,” serunya di hadapan seluruh kader yang mengikuti muswil IKA PMII. 

Lebih lanjut, ia juga memastikan komitmen BPK-RI untuk mengkaji secara komprehensif terhadap berbagai aturan di tingkat pusat perihal hak-hak daerah penghasil mineral tambang serta optimalisasi pajak-pajak dan retribusi daerah sebagaimana penyampaian gubernur tadi.

Hal ini lanjutnya jadi fokus perhatian BPK-RI sebab banyak pemda yang menghadapi problem serupa terkait ketimpangan kontribusi sektor tambang yang kecil bagi PAD mereka.

Baca juga: Gelar Aksi Damai, FMKPM Tuntut Anwar Gubernur Sulteng Tandatangani Petisi Soal Tambang

“(Pemda se) Indonesia Timur problemnya sama semua,” simpulnya bahwa kondisi ini harus segera diperbaiki demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah-daerah penghasil.(*)