Terima Massa Aksi, Gubernur Sulteng Bakal Bentuk Satgas untuk Penanganan Tambang Ilegal

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulteng, Anwar Hafid didampingi Karo Hukum, Adiman dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto menerima massa aksi dari Forum mahasiswa Kabupaten Parigi Moutong menggugat (FMKPM).

Diketahui aksi itu berlangsung di depan kantor Gubernur Sulteng Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Senin (11/8/2025).

Mendengar tuntutan dari massa aksi terkait tambang ilegal, Anwar Hafid menyampaikan bahwa pihak telah menangkap alat berat yang diduga digunakan oleh aktivitas Peti.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Akan Bangun Jalan Alternatif Sausu-Palolo dan Siniu-Pantoloan

"Beberapa hari lalu saya tangkap 2 alat berat di Lambunu, sementara kita proses dan tersangkanya juga sudah ada," kata Anwar Hafid di depan massa aksi.

Ia juga menyebut bahwa 3 IUP di Desa Kayuboko telah diberhentikan operasionalnya.

Di depan massa aksi, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk satgas untuk menangani masalah Peti di Sulawesi Tengah.

"Satgas sementara saya bentuk dan akam segera saya luncurkan, saya juga minta kita semua untuk tetap bersuara agar kita bekerjasama," ucap Gubernur Sulteng.

Aksi itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 orang yang merupakan gabungan dari perwakilan mahasiswa tingkat Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.

Baca juga: DBH Nikel Sulteng Hanya Rp 220 Miliar, Padahal Sumbang Devisa Rp 571 Triliun

Pantauan TribunPalu.com, aksi itu berlangsung sejak pukul 10.20 Wita.

Tampak massa aksi membawa spanduk bekas bertuliskan tuntutan kepada pemerintah.

Mereka menyampaikan orasi terkait maraknya Pertambagan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Utara Parigi Moutong.

Koorlap Aksi, Haikal Zaki mengatakan bahwa wilayah utara di Kabupaten Parigi Moutong sangat marak aktivitas Peti yang merugikan masyarakat.

Baca juga: FPTI Sigi Rancang Event Panjat Tebing di Danau Lindu, Promosikan Wisata Lewat Sport Tourism

Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah tahun 2025, ditemukan 13 lokasi tambang ilegal yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. 

Mayoritas titik tersebut berada di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk di Desa Lobu, Kayuboko, Buranga, Tirtanagaya, dan Salubanga.

Selain itu, aktivitas PETI juga ditemukan di wilayah Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, serta Toili Barat, Kabupaten Banggai.

Menurut laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, praktik PETI di Kota Palu, khususnya di daerah Poboya dan Vatutela, masih berlangsung walaupun sudah ada tindakan penegakan hukum sebelumnya.

Di lokasi tersebut, metode perendaman digunakan dan aktivitas ini telah berjalan sejak sekitar tahun 2007/2008.

Laporan dari Pemuda Berani Sulawesi Tengah menyatakan bahwa kerugian negara akibat PETI di wilayah ini diperkirakan mencapai Rp100 miliar per bulan selama periode 2020 sampai 2025, dengan titik terparah di Poboya, Kota Palu.

 Jenis-Jenis PETI di Sulawesi Tengah

PETI di daerah ini umumnya berfokus pada penambangan emas dengan beberapa metode berbeda, antara lain:

Perendaman: Metode ini paling banyak diterapkan di Kota Palu, terutama di daerah Poboya dan Vatutela, dan sudah berjalan cukup lama.

Penggunaan Alat Berat: Beberapa lokasi seperti di Kabupaten Buol dan Tolitoli menggunakan alat berat dalam aktivitas PETI, meskipun penindakan terhadap penggunaan alat berat ini sering terhenti di tahap penyidikan.

Metode Tradisional: Di daerah seperti Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, PETI masih dilakukan dengan cara tradisional, yang berdampak negatif pada lingkungan dan lahan pertanian setempat. (*)