Sulteng Hari Ini

DBH Nikel Sulteng Hanya Rp 220 Miliar, Padahal Sumbang Devisa Rp 571 Triliun

“DBH (nikel) masih minim,” sambungnya tentang ketimpangan penerimaan daerah dari nikel.

|
Editor: Regina Goldie
Ro Adpim Setdaprov Sulteng
Sulawesi Tengah sebagai lumbung nikel hanya memperoleh DBH mencapai Rp 220 Miliar per tahun sementara kontribusi nikel Sulteng bagi devisa negara per tahun hingga 571 Triliun Rupiah. 

TRIBUNPALU.COM - Sulawesi Tengah sebagai lumbung nikel hanya memperoleh DBH mencapai Rp 220 Miliar per tahun sementara kontribusi nikel Sulteng bagi devisa negara per tahun hingga 571 Triliun Rupiah.

“DBH (nikel) masih minim,” sambung Gubernur Sulteng Anwar Hafid tentang ketimpangan penerimaan daerah dari nikel.

Hal ini Gubernur Sulteng Anwar Hafid sampaikan di hadapan Ketum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII sekaligus Anggota VI BPK-RI Drs. H. Fathan Subchi, dalam acara Muswil IKA PMII Sulteng di Hotel Aston, Minggu sore (10/8/2025).

Untuk itu, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya sinergitas kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam mengakselerasi pembangun Sulteng Nambaso atau Sulteng yang besar, maju dan terkemuka di Indonesia.

Baca juga: Cek Tekanan Darah hingga Gula Darah, ASN Sulteng Jalani Pemeriksaan Gratis

“Tidak ada lagi kesuksesan dengan skill individu,” tegasnya bahwa sinergitas dengan berbagai elemen termasuk PMII menjadi kunci pembangunan Sulteng.

Salah satu fokus yang disorot gubernur di kesempatan itu ialah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.

Dalam sambutannya, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025, PAD Sulteng diproyeksikan naik hingga 2,5 Triliun dari semula hanya 2,1 Triliun, dengan peningkatan sebesar 400 Miliar.

“Kita terus mengupayakan beberapa potensi PAD,”ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: FMKPM Gelar Aksi Depan Kantor Gubernur, Desak Tutup Peti Di Parimo

Gubernur lalu mengungkapkan potensi PAD dari DBH Sulteng selama dua tahun berturut-turut yang belum disalurkan Kemenkeu dan berharap kiranya Anggota VI BPK-RI Fathan Subchi dapat menyuarakan aspirasi ini.

“DBH 2023, 2024 belum disalurkan, semuanya hampir 500 Miliar,” terangnya menegaskan dana ini adalah suntikan fiskal yang sangat dibutuhkan.

Kekayaan mineral tambang Sulteng dari nikel misalnya, diakui gubernur sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan namun faktanya justru belum berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan.

Hal ini tak lepas dari regulasi yang belum berpihak ke daerah penghasil yang lalu mendorong Gubernur Anwar Hafid berinovasi dengan menggali potensi PAD dari pajak-pajak daerah seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Baca juga: Kasus Kerusakan Lingkungan di Siuna Banggai Mulai Diusut, Kapolres: Penyelidikan Awal

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved